Indonesia Pastikan Kelompok Anak; Dilibatkan Dalam Target Penyusunan Agenda Pembangunan 2015

Indonesia Pastikan Kelompok Anak; Dilibatkan Dalam Target Penyusunan Agenda Pembangunan 2015

Jakarta, Kabarindo- Melengkapi Sidang Umum PBB KE-69, Indonesia – melalui Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs (KUKPRI MDGs) – berpartisipasi dalam dua buah diskusi penting terkait anak yang tidak menjadi target prioritas dalam penyusunan agenda pembangunan pasca 2015.

Diskusi pertama adalah ‘High Level Breakfast on the Post-2015 Development Agenda: Leave No One Behind, Putting Principle into Practice’ yang menekankan bahwa anak–anak seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih potensi hidup mereka di manapun mereka lahir.

Diskusi kedua berjudul  ‘A World Free from Violance and Exploitation against Children: Target and indicators for the Post-2015 Development Agenda’ yang mengajak semua pihak terkait untuk menentukan indikator yang jelas dan terukur untuk mendukung riset tentang kekerasan terhadap anak.
 
Dalam diskusi pertama, Save the Children memaparkan hasil riset mereka yang mengeksplorasi bagaimana komunitas internasional dapat memastikan bahwa tidak ada seorang anakpun ditinggal. Menggunakan studi kasus dari Peru, Benin, Indonesia dan Inggris; riset ini mengeksplorasi bahwa negara-negara sebetulnya dapat mengoperasionalkan prinsip ‘jangan meninggalkan siapapun’ dengan memfokuskan pada populasi yang termarjinalisasi lebih dulu.
 
Kurun waktu 25 tahun terakhir dianggap telah sukses mengurangi angka kemiskinan, di mana orang yang hidup dalam kemiskinan mendalam telah turun setengahnya atau sekitar 50 juta anak bisa bersekolah dan 14.000 anak bisa selamat setiap harinya. Meskipun demikian, masih terdapat jutaan orang di seluruh dunia yang tertinggal dalam agenda pembangunan. (Sumber: UN 2014 The Millenium Developmnet Goals Report, New York). Mayoritas kelompok yang ditinggal adalah anak-anak, dengan jumlah sekitar 66% di sejumlah negara berkembang yang hidup kurang dari US$2 setiap hari, di mana satu dari delapan anak di negara OECD hidup di negara yang relatif miskin yaitu negara dengan penghasilan rata-rata di bawah 50% penghasilan menengah. (Sumber: UNICEF 2014 Child Poverty in the Post-2015 Agenda, New York).
 
Banyak pakar beragumentasi bahwa kehidupan seorang anak harusnya tidak ditentukan sebelum mereka lahir. Namun, di seluruh dunia, baik di negara berpenghasilan tinggi ataupun rendah, prospek kehidupan anak ditentukan oleh faktor eksternal yang tidak dapat mereka kendalikan seperti tempat lahir, gender, etnis, kelompok sosial ekonomi, dan faktor kecacatan. Sebagai hasilnya, terjadi kesenjangan signifikan antara kelompok kaya dan miskin yang sayangnya diteruskan dari generasi ke generasi.
 
Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi tersebut menuturkan, “Hari ini atau empat belas tahun sesudah MDGs dilahirkan, terdapat lebih dari satu juta orang yang masih hidup kemiskinan. Bahkan MDGs dianggap tidak cukup karena masih terdapat orang yang ditinggalkan. Dengan demikian, kami sangat sadar bahwa agenda prmbangunan pasca 2015 sangat perlu penyempurnaan. Caranya adalah dengan mengevaluasi hasil MDGs yang telah dilaksanakan selama lima belas tahun terakhir. MDGs telah mengajarkan kita banyak hal, seperti fokus terhadap perempuan dan peran strategis mereka dalam mencapai target MDGs. Sementara itu, kemitraan yang berlanjut juga berfungsi untuk menjamin terlaksananya dampak-dampak positif pembangunan. Saya percaya bahwa kedua hal tersebut akan memastikan masa depan kita yang lebih baik dalam melaksanakan pembangunan setara yang berkelanjutan.”
 
Dalam diskusi kedua seputar isu kekerasan terhadap anak diungkapkan bahwa kekerasan memiliki aspek multidimensional karena dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan, baik orang dewasa maupun anak-anak, dan dapat terjadi di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk yang kelihatan maupun tidak kelihatan, sehingga kita tidak menyadari bahwa aksi kekerasan sedang terjadi.
 
Diskusi ini juga mengangkat fakta bahwa kita seringkali gagal menyadari bahwa kekerasan terjadi secara sistematis dan menempel dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita sering melihat bahwa anak-anak justru pergi bekerja dan bukan ke sekolah, banyak pasangan menikah muda dan meninggal karena melahirkan melahirkan di usia muda, tidak tepenuhinya kebutuhan anak yang memiliki kemampuan berbeda-beda, remaja yang menolak akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan layak, dan anak-anak mendapatkan nutrisi lebih rendah daripada yang seharusnya mereka butuhkan.
 
Menanggapi hal ini, Prof. Dr. dr. Nila Moeloek menegaskan, “Di tingkat global, perlindungan terhadap kekerasan anak dan perempuan telah dituliskan dalam sebuah dokumen keluaran Open Working Group on Sustainable Development Goals. Sekarang tugas kita untuk memastikan bahwa aspek ini penting masuk dalam agenda pembangunan pasca 2015. Kita semua yang hadir dalam diskusi ini harus mampu mendorong dan mengadvokasi pemerintah masing-masing untuk menghentikan kekerasan sebagai prioritas nasional. Inspirasi target global harus dapat diterjemahkan ke dalam target nasional dan diimplementasikan di tingkat sub-nasional. Tindakan konkrit dengan hasil yang dapat diukur menjadi faktor yang menentukan dalam memastikan hilangnya kekerasan bagi semua pihak.”
 
Kedua diskusi ini menjadi titik tolak penting suara dan pesan Indonesia dalam menentukan agenda pembangunan pasca 2015, sekaligus menjadi komitmen yang harus dilaksanakan Indonesia di negaranya secara nyata.
 
“Mari kita menyambut era baru dan memulai perjalanan ini dengan landasan pemikiran yang sama. Pertama, terus melakukan pencapaian semaksimal mungkin target MDGs sampai akhir tahun 2015. Kedua, menjamin terlaksananya kemitraan yang setara, inter-komunitas dan berkelanjutan. Serta komitmen kami untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok manapun yang tertinggal dalam agenda pembangunan,” tutup Prof. Dr. dr. Nila Moeloek.