4 Kementerian; Punya SKB Kampanye Anti Korupsi

4 Kementerian; Punya SKB Kampanye Anti Korupsi

Ruang KemKominfo RI, Jakarta, Kabarindo- Pasca penangkapan Atut selaku Gubernur Banten.

KPK makin kuat di penghujung tahun dengan penegasan Tifatul Sembiring mengawali sambutan dengan pantun dan penjelasan komprehensif bahwa tadi siang 4 Menteri sepakat untuk menggelar sosialisasi pendidikan budaya anti korupsi untuk tingkat provinsi serta diklat untuk humas sampai provinsi sekaligus kampanye anti korupsi.

Empat Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pelaksanaan Kampanye Antikorupsi yang disaksikan langsung Ketua KPK Abraham Samad.

Keempat menteri tersebut yaitu Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri PAN dan RB  Azwar Abubakar,  dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Menurut Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, penandatanganan SKB tersebut tindak lanjut dari Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Tahun 2011, yang dilanjutkan dengan Inpres Nomor 17Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Selain itu berupa pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013 yang melanjutkan aksi-aksi PPK yang telah direalisasikan tahun-tahun sebelumnya dengan mengacu pada Strategi Nasional PPK pada 28 Mei 2012.

"Kemkominfo melalui Inpres tersebut, melakukan aksi sinkronisasi, koordinasi, dan sinergitas kampanye antikorupsi. Melalui keputusan bersama Menpan RB, Mendagri, dan Menteri BUMN melaksanakan kampanye antikorupsi secara terpadu di lingkungan penyelenggara negara, sektor swasta, dan masyarakat, baik di tingkat pusat, maupun daerah," paparnya lugas sambil mengingatkan kementerian yang transparan dan jujur.

Menurut Menkominfo, keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia tergantung pada pencapaian pelaksanaan aksi-aksi yang dikembangkan berdasarkan pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, budaya anti korupsi, serta mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.

Kampanye antikorupsi merupakan sosialisasi pendidikan  untuk pemerintah provinsi yang dilakukan Kemkominfo. Sedangkan Kemdagri melakukan kampanye antikorupsi bersama humas-humas pemda.

Kementerian BUMN dan Kemkominfo melakukan kampanye antikorupsi di sektor pelayanan publik. Sedangkan Kementerian PAN dan RB  melakukan kampanye anti korupsi dalam rangka peringatan antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

Ketua KPK  Abraham Samad mengatakan penandatanganan SKB  ini  agar semua kementerian dan lembaga  bisa memperbaiki sistem. "Karena kita paham betul bahwa sistem birokrasi, manajemen yang sedang berlangsung di republik ini, itu terkadang memproduksi kejahatan korupsi," katanya.

Lewat penandatangan SKB, Samad berharap terbangun suatu sistem yang bisa menghasilkan dan menciptakan serta tidak memproduksi korupsi. "Potensi-potensi korupsi di birokrasi ada beberapa  item yang akan kita laksanakan sebagai tindak lanjut dari aksi antikorupsi," katanya.


Bravo...............!