BKPM Giatkan Realisasi Investasi Di Papua; Gelar Forum Percepatan Penanaman Modal

  BKPM Giatkan Realisasi Investasi Di Papua; Gelar Forum Percepatan Penanaman Modal

Jakarta, Kabarindo- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai melakukan langkah-langkah percepatan investasi di Papua dan Papua Barat, dengan menyelenggarakan Forum Percepatan Penanaman Modal.

Menurut Kepala BKPM Franky Sibarani, kegiatan yang direncanakan berlangsung Jumat (27/2) hari ini di Manokwari Papua Barat, bertujuan untuk menyamakan visi tentang percepatan realisasi investasi di Papua, melalui pembenahan layanan perizinan dan
mendiskusikan persoalan lainnya yang menghambat proses realisasi investasi di Papua.

“Salah satu dimensi dalam prioritas pembangunan pada masa pemerintahan Jokowi-JK adalah dimensi kewilayahan, dimana Indonesia Timur menjadi wilayah yang diprioritaskan. Percepatan realisasi investasi di Papua dan Papua Barat merupakan salah satu bentuk implementasi percepatan pembangunan di Indonesia Timur dan penyelenggaraan Forum Percepatan Penanaman Modal di Papua dan Papua Barat merupakan langkah awal inisiatif yang dilakukan BKPM,”kata Franky.

Franky menambahkan salah satu hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan forum ini adalah pembenahan layanan perizinan melalui integrasi PTSP Pusat dengan PTSP Daerah di Papua.

Data BKPM hingga 18 Februari 2005 menunjukkan untuk Provinsi Papua sudah terdapat 8 PTSP yang sudah terbentuk yaitu 1 provinsi, 1 Kota dan 6 Kabupaten.
Masih terdapat 22 Kabupaten lainnya belum membentuk PTSP. Untuk Provinsi Papua Barat, baru ada 3 PTSP yang sudah terbentuk, yaitu masing-masing 1 di Provinsi, 1 Kabupaten dan 1 Kota.

Masih terdapat 11 Kabupaten/Kota lainnya
yang belum membentuk PTSP.

Data BKPM, dalam periode Oktober 2014 - 10 Februari 2015, tercatat ada lima investor yang menunjukkan minat serius untuk menanamkan modalnya di Papua, masing-masing sektor perkebunan senilai Rp 9,8 Triliun dan sektor olechemical senilai Rp 2,4 Triliun. BKPM mencatat, ada beberapa kendala yang dialami investor dalam menanamkan modalnya di kedua provinsi tersebut, antara lain: proses pelepasan kawasan hutan yang cukup lama dan jaminan ketersediaan suplai
energi.

Realisasi Investasi di Papua 2010-2014
Franky Sibarani lebih lanjut menambahkan upaya mempercepat realisasi investasi di Papua dan
Papua Barat juga diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di kedua wilayah tersebut.

Data BKPM menunjukkan adanya penurunan realisasi investasi di kedua wilayah tersebut. Realisasi
investasi asing di Papua dan Papua Barat Tahun 2014 sebesar US$ 1,41 Miliar, menurun dibandingkan tahun 2013 sebesar US$ 2,41 Miliar. Demikian halnya dengan investasi dalam negeri, dimana realisasi investasi Tahun 2014 sebesar Rp 349,91 Miliar, menurun dibandingkan Tahun 2013 yang mencapai Rp 888,2 Miliar.

“Penurunan realisasi investasi ini bukan berarti minat investor untuk menanamkan modalnya di Papua dan Papua Barat menurun, Ada persoalan yang menghambat realisasi investasi di sana dan BKPM concern untuk melakukan debottlenecking mengatasai hambatan tersebut,” jelas Franky.

Sepanjang periode 2010 hingga kuartal III 2014, BKPM mencatat investasi asing yang masuk ke Papua dan Papua Barat sebesar US$ 6,4 miliar. Lima negara terbesar yang menanamkan modalnya di sana adalah Amerika Serikat, Singapura, China, British Virgin Islands dan Turki. Investasi tersebut tersebar di sektor: pertambangan; tanaman pangan dan perkebunan; transportasi, gudang dan telekomunikasi; listrik gas dan air; serta industri makanan.

Sementara untuk realisasi investasi dalam negeri di Papua dan Papua Barat sepanjang periode 2010-kuartal III 2014 sebesar Rp 2,9 Triliun. Investasi tersebut tersebar dalam berbagai bidang usaha, di antaranya yang terbesar adalah tanaman pangan dan perkebunan; industri makanan, industri kayu;
transprotasi, gudang, dan telekomunikasi; serta peternakan.