Perdasus Provinsi Berkelanjutan; Landasan Pembangunan Papua Barat

Perdasus Provinsi Berkelanjutan; Landasan Pembangunan Papua Barat

Perdasus Provinsi Berkelanjutan; Landasan Pembangunan Papua Barat

Fundamental dalam menjaga ekosistem tanah Papua Barat

Surabaya, Kabarindo- Provinsi Papua Barat boleh berbangga diri, karena menjadi satu-satunya provinsi berkelanjutan yang mengedepankan aspek konservasi dalam pembangunan.

Legalitas tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang rancangannya diluncurkan dalam pembukaan Konferensi Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE) 2018 di perkantoran Gubernur Papua Barat, Minggu (07/10/2018).

Penyerahan rancangan Perdasus dilakukan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, kepada Pieters Kondjol, Ketua DPR Provinsi Papua Barat. Hal ini menjadi fundamental dalam menjaga ekosistem tanah Papua Barat yang jika digabungkan dengan tetangganya, Provinsi Papua, menyumbang 50% keanekaragaman hayati di Indonesia.

Rilis yang diterima dari ICBE pada Senin (8/10/2018), menyebutkan Perdasus tersebut juga menjadi landasan atas inisiatif mengkaji ulang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Papua Barat yang sedang dilakukan oleh tim Papua Barat. Tujuannya, untuk mengatur ulang proporsi kawasan lindung dan budidaya hutan Papua Barat yang saat ini komposisinya 36% berbanding 64%. Sementara target yang diusung adalah kebalikannya, 70% wilayah Papua Barat merupakan kawasan konservasi dan lindung.

“Banyak orang berpendapat bahwa tujuan ini sebagaimana termaktub dalam deklarasi Provinsi Konservasi sangat ambisius, tapi saya sadar kalau hanya mengandalkan pembangunan biasa saja, tidak akan ada perubahan. Tidak banyak pilihan kecuali mendorong pembangunan yang memperhatikan sumber daya alam, pemeliharaan lingkungan dan berikan manfaat pada masyarakat. Ini bukan pekerjaan mudah. Saya yakin dengan dukungan pemerintah pusat, kementerian terkait, masyarakat serta mitra pembangunan, tujuan ini akan tercapai,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) penyamaan visi pembangunan berkelanjutan antara pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam kata sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan Sekretaris II Provinsi Papua Noak Kapisa, Papua menyatakan komitmennya dalam pembangunan berkelanjutan.

“Sebagaimana diketahui bahwa visi pembangunan berkelanjutan Papua (Visi 2100 Papua) yang menjadi dasar visi pembangunan kami pada periode 2018-2023 adalah kebahagiaan dan kualitas hidup seluruh rakyat Papua berada pada tingkat setinggi-tingginya secara adil dan merata, serta kondisi alam Papua, baik daratan, perairan udara tetap lestari dan terjaga serta meningkat kualitasnya. Bagi kami di Papua, tanah adalah ibu untuk menggambarkan bagaimana hutan dan alam Papua yang kaya sumber daya alam senantiasa menyediakan semua kebutuhan dan perlindungan layaknya seorang mama yang menyediakan makan, minum, kehangatan dan perlindungan bagi anak-anaknya,” ujar Noak.

Penyatuan visi Papua dan Papua Barat ini diperlukan dalam mendukung pelestarian alam dan keanekaragaman hayati di tanah Papua. Hal ini juga dikatakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat yang juga merupakan Ketua tim Kerja ICBE 2018, Charlie Heatubun.

“Walau secara administratif berbeda, tapi secara biologi dan ekologi kita sama. Makanya kita harus bangun komitmen bersama untuk menjaga dan melestarikan apa yang kita punya di Tanah Papua,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga diperkenalkan spesies pinang dan anggrek yang namanya diambil dari Presiden Joko Widodo dan ibu negara Iriana Widodo. Pinang Jokowi (Areca Jokowi) didedikasikan untuk Presiden Jokowi atas kepemimpinannya dan kesederhanaannya yang patut dicontoh, khususnya terhadap pengembangan Tanah Papua. Sementara Anggrek Iriana (Bulbophyllum Irianae) didedikasikan sebagai penghargaan terhadap upaya ibu negara dalam mendorong dan mendukung proses pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Penulis: Natalia Trijaji