Indonesia Berkomitmen Terapkan Pemerintahan Terbuka

Indonesia Berkomitmen Terapkan Pemerintahan Terbuka

SEOUL -- Teluk Bintuni hanyalah salah satu kabupaten di Papua Barat. Penduduknya sekitar 77.000 jiwa, wilayahnya luas, sekitar 18.000 kilometer persegi. Sebagian besar wilayah itu berupa rawa dan hutan mangrove yang membuat daerah ini begitu lama jadi sarang endemik malaria. Kasus penyakit malaria sangat tinggi.

Pada tahun 2010, Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni mengubah fokus pelayanan mereka dari pemberantasan nyamuk dan pengobatan kasus-kasus malaria menjadi Diagnosis Dini dan Pemberian Pengobatan secara Tepat (EDAT) yang menekankan pada kecepatan pelayanan publik.

Hasilnya? Jumlah kasus malaria turun drastis dari  50.700 kasus menjadi timggal 13.600.

Inovasi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni di bidang pelayanan publik ini kemudian terpilih sebagai pemenang United Nations of Public Service Awards (UNPSA) 2018.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANBR), Syafruddin, menceritakan tentang inovasi pelayanan publik di Teluk Bintuni ini di hadapan peserta Open Government Partnership (OGP) Asia-Pacific Regional Meeting 2018 di Seoul, Korea, pada Senin 5 November 2018, kemarin.

Ketika Menteri PANRB menjadi salah satu Pembicara pada even international ini dalam sesi Roundtable Ministerial Meeting bersama Menteri PPN/Bappenas Bambang Brojonegoro serta 14 pembicara lain dari unsur pemerintah, organisasi dan masyarakat sipil, Syafruddin memaparkan keberhasilan pengendalian malaria di Teluk Bintuni. “Ini adalah inovasi pelayanan publik. Inovasi ini berkat kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta," katanya.

Selain soal Teluk Bintuni, jelas Syafruddin, mantan Wakapolri ini juga memaparkan tentang peningkatan pelayanan publik sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mengimplementasikan Open Government. “Implementasinya melalui program One Agency, One Innovation yang diluncurkan oleh Kementerian PANRB,” ucapnya.

Dalam program ini, lanjut Syafruddin, pemerintah mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menciptakan minimal satu inovasi utama setiap tahunnya. Inovasi itu kemudian dinilai dengan kriteria: sebagai hal baru, transparansi, akuntabilitas, integritas, kolaborasi, dan inklusi. "Progran One Agency One Innovation juga mendorong tumbuhnya model pelayanan inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh,  dan dapat direplikasikan melalui transfer pengetahuan," urainya.

Saat ini, tambah Syafruddin, Pemerintah Indonesia telah menerapkan pelaksanaan pelayanan publik melalui sistem e-government agar seluruh pelayanan dapat berjalan secara akuntabel, efektif, efisien, serta terintegrasi.

Pemerintahan Terbuka

Pertemuan Open Government Partnership (OGP) Regional Asia Pasifik menghadirkan pemimpin dari seluruh dunia untuk meningkatkan komitmen dan menghasilkan dukungan politik baru yang akan membuat pemerintah menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pertemuan ini menjadi peluang besar bagi anggota OGP dan non-anggota untuk berbagi pengalaman dan mengeksplorasi strategi menuju Pemerintahan Terbuka dengan mengambil tema “Promoting Participatory Democracy, Improving Governance For A Better Life For All, And Renewing Public Trust Through Government Innovation” atau mempromosikan demokrasi partisipatif, meningkatkan tata pemerintahan untuk kehidupan yang lebih baik untuk semua, dan memperbaharui kepercayaan publik melalui inovasi pemerintah.

Pertemuan ini juga akan menandai peluncuran Pekan Inovasi Pemerintah Korea, sebuah inisiatif kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil dan mitra internasional untuk mempromosikan dialog antara semua pemangku kepentingan untuk menemukan cara-cara inovatif untuk memecahkan masalah sosial.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Tin Zuraida, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Komunikasi Dudy Purwagandhi, Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Imam Machdi, Sekretaris Deputi RB Kunwas Didid Noordiatmoko, Kepala Bagian Perencanaan Kinerja dan Anggaran SDM Aparatur Adi Junjunan Mustafa, Kasubbag Perencanaan dan Koordinasi Kerja Sama Ajeng Ratih Liestiyorini, dan Analis Kebijakan Pertama Ahmad Fauzan Nurrahman.