HSBC Dukung Komitmen Negara-Negara ASEAN; untuk Pemulihan Ekonomi

HSBC Dukung Komitmen Negara-Negara ASEAN; untuk Pemulihan Ekonomi

HSBC Dukung Komitmen Negara-Negara ASEAN; untuk Pemulihan Ekonomi

Tingkatkan kerja sama reformasi dan integrasi untuk membendung dampak kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19

Surabaya, Kabarindo- HSBC mendukung perjanjian bersama negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kerja sama reformasi dan integrasi dalam rangka membendung dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19.

Perjanjian tersebut menutup KTT tahunan pemimpin ASEAN baru-baru ini. HSBC secara khusus menekankan pentingnya perdagangan dan keterbukaan digital serta menghubungkan upaya-upaya stimulus fiskal di wilayah ini dengan tujuan pembangunan berkelanjutan secara global.

Komisaris Utama PT Bank HSBC Indonesia, Matthew Lobner, mengatakan pihaknya mendukung inisiatif negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat upaya bersama dalam mengatasi dampak ekonomi Covid-19.

“Ketika Asia Tenggara mulai dibuka kembali, negara-negara anggota ASEAN tidak dapat mengupayakan pemulihan ekonomi secara terpisah. Alasannya sederhana, Asia Tenggara selalu lebih kuat saat bersatu dari pada berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Rantai pasokan yang terjalin kuat di kawasan ini - yang mencakup produk elektronik, mobil, tekstil dan pakaian - telah berkembang karena kemampuan ASEAN dalam mengurangi tarif perdagangan dan investasi di antara 10 negara anggota. Hasilnya telah membawa lebih dari 650 juta penduduk wilayah ini menuju kemakmuran.

Untuk membangun pemulihan ekonomi dan ketahanan rantai pasokan, HSBC menyarankan tiga pilar reformasi yaitu arus perdagangan dan investasi, konektivitas digital dan menghubungkan proyek pembangunan bangsa dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta komitmen iklim yang disepakati secara global.

HSBC mendukung penghapusan berkelanjutan terhadap hambatan non-tarif (non-tarrif barriers) yang menjamur di Asia Tenggara, serta adopsi mekanisme dan perjanjian dagang yang akan memungkinkan arus perdagangan yang lebih bebas.

Hal ini mencakup penghapusan hambatan non-tarif (non-tarrif barriers) seperti meningkatkan batas minimal barang yang wajib memiliki Surat Keterangan Asal (mengurangi birokrasi bagi bisnis yang sudah di bawah tekanan) dan membuat proses bea cukai otomatis.

Juga penerapan ASEAN Single Window dan secara resmi menandatangani dan meratifikasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang telah disepakati, yang mencakup 30% populasi dunia dan 29% PDB dunia (termasuk semua negara ASEAN).

Pandemi Covid-19 telah membawa sektor e-commerce digital ke dalam situasi krisis. Jika kawasan tidak menyepakati standar bersama mengenai manajemen data lintas-batas dan perdagangan digital, potensi perkembangan ekonomi digital di ASEAN akan berkurang.

Agar bisa bertumbuh, kerangka kerja yang telah disepakati, seperti ASEAN Digital Integration Framework Action Plan dan ASEAN Framework on Digital Data Governance harus diterapkan untuk menyelaraskan aturan dari tiap negara. Hal ini penting bagi Indonesia, terutama untuk sektor UMKM yang berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB pada 2018.

“Kami menyadari UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia dan konektivitas digital penting untuk ekspansi bisnis pada masa depan,” ujar Lobner.

Untuk menghadapi tantangan yang mungkin terjadi akibat Covid-19, negara-negara anggota ASEAN telah sepakat untuk menempatkan Dana Pemulihan Pandemi ASEAN, yang akan melibatkan proyek-proyek pembangunan nasional untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. HSBC merekomendasikan desain dana dan proyek-proyek yang dipilih agar konsisten dengan target iklim yang telah disepakati secara global, dengan tujuan dan komitmen yang berkelanjutan.

“Kita semua tahu bahwa Asia Tenggara harus meningkatkan infrastrukturnya agar bisa memenuhi potensi ekonomi kawasan tersebut. Kita juga tahu peningkatan tersebut harus dilakukan dengan sebuah cara yang berkelanjutan. Hal-hal yang harus segera dilakukan untuk menstimulasi ekonomi melalui program pembangunan bisa -dan harus- konsisten dengan tujuan-tujuan jangka menengah pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Lobner.

Penulis: Natalia Trijaji