BI Jatim dan Kabupaten Tuban; Bentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Dukung program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Surabaya, Kabarindo- Pemerintah dan Bank Indonesia terus mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) guna mendorong efektivitas pengelolaan dana pemerintah daerah (pemda) dengan tetap mengedepankan transparansi dan good governance.
ETP adalah suatu upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemda dari cara tunai menjadi non-tunai berbasis digital untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik serta meningkatkan potensi penerimaan pemda melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Bank Jatim memfasilitasi Pemkab Tuban dalam membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Sabtu (20/3/2021). TP2DD merupakan forum komunikasi dan koordinasi yang diharapkan dapat mengakselerasi ETP maupun digitalisasi khususnya digitalisasi pembayaran mulai dari UMKM, pariwisata hingga pasar, salah satunya melalui implementasi Quick Response Indonesia Standart (QRIS).
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, meresmikan pembentukan TP2DD di pendopo Kabupaten Tuban sebagai penguat tim dalam mengimplementasikan transaksi pemerintah daerah berbasis digital dan non-tunai.
Ia mengatakan, Pemkab Tuban mengapresiasi dukungan BI dalam memastikan transaksi pemerintah daerah agar dapat dilakukan secara non-tunai, sehingga berbagai transaksi pemerintah dapat dilakukan lebih mudah dan tercatat dengan baik karena sudah serba digital.
Pemkab Tuban telah mengimplementasikan ETP pada ijin KIR kendaraan niaga, pembayaran retribusi tempat wisata Pantai Semilir dan Pantai Kelapa hingga transaksi pembayaran di RSUD Dr. R. Koesma Tuban. Pemkab Tuban akan memperluas pelaksanaan ETP pada transaksi pemerintah daerah lainnya.
Menurut Direktur Bank Indonesia Jatim, Difi A. Johansyah, digitalisasi sistem pembayaran merupakan salah satu bentuk upaya BI dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan ETP, masyarakat maupun pelaku usaha akan lebih mudah melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara online. Berdasarkan studi yang telah dilakukan, ETP juga akan mampu berkontribusi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Difi juga mendorong Bank Jatim untuk berinovasi lebih lanjut dalam memfasilitasi digitalisasi sistem pembayaran. Ia mencontohkan produk kartu pembayaran terintegrasi seperti yang diterapkan di Hongkong.
“Bisa namanya Jatim Card atau lainnya yang nantinya seluruh pembayaran baik hotel, rumah sakit, tempat wisata dan lainnya bisa dilakukan dengan satu kartu tersebut,” ujarnya.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengimbau pemda beserta instansi terkait untuk memaksimalkan penerapan implementasi ETP di setiap daerah. Khofifah yakin, koordinasi dengan berbagai instansi maupun otoritas yang terlibat menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas implementasi ETP di seluruh wilayah Jatim.
Ia sependapat dengan Difi terkait ide inovasi kartu pembayaran. “Saya sepakat dengan ide Pak Difi. Namanya bisa Jatim Card atau Jatim Bonek, yang akan memudahkan masyarakat bertransaksi secara non-tunai di berbagai merchant di Jatim dengan mudah,” ujar Khofifah.
Seremonial pembentukan TP2DD Kabupaten Tuban merupakan rangkaian dari kegiatan gowes Khofifah bersama BI, Forkopimda dan beberapa instansi. Mereka bersepeda berkeliling Tuban guna menyosialisasikan imbauan untuk terus menerapkan protokol kesehatan sekaligus mendorong pemulihan ekonomi Tuban.
Rombongan singgah di UMKM Batik Tulis Zaenal di Desa Karang yang memproduksi kain batik premium. UMKM yang merupakan binaan Bank Indonesia ini telah menerima transaksi pembayaran secara non-tunai menggunakan QRIS. Kegiatan bersepeda berakhir di Terminal Wisata Tuban guna meninjau proses transaksi elektronifikasi untuk retribusi uji KIR menggunakan QRIS.
Penulis: Natalia Trijaji
