Warga Batam; Deklarasikan Mabap SHM

Warga Batam; Deklarasikan Mabap SHM

Jakarta, Kabarindo- Masyarakat Batam Pemohon Sertifikat Hak Milik (Mabap SHM) dideklarasikan, Rabu (16/10). Deklrasi itu dihadiri perwakilan puluhan masyarakat Batam dan orang Batam yang bekerja di Jakarta.

"Mabap SHM ini kita dirikan untuk menegakkan hak memiliki permukiman bagi warga Batam. Secara teknis kami mendirikan posko pengaduan dan pusat informasi Mabap SHM di Jodoh Square II Blok CC No 5, telephone 0778425986 Kota Batam. Karena saat ini di Batam masalah permukiman terganggu oleh aturan Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN)," kata Ketua umum Mabap SHM Joller Sitorus saat deklarasi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Rabu (16/10).

Selain di Batam, lanjut Joller kami juga membuka pusat informasi di Jakarta bertempat di Lyon Garden 7E Apartemen Mall of Indonesia (MOI) Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan nomor pengaduan 081381933303-081316702378-085264181567.

Joller mengurai, Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.463/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 124.775 hektare, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas 86.663 hektare dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas 1.834 Hektare di Provinsi Kepulauan Riau tanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangi oleh Zulkifli Hasan menjadi petaka yang memalukan bagi Pemerintah wilayah baru Kepulauan Riau tepatnya bagi Pemerintah Kota Batam yang baru seumur jagung.

"Kami yang tinggal di Kota Batam sebagai pemilik atau sedang mengkredit rumah atau tempat usaha merasa bahwa SK itu adalah suatu petaka kemanusiaan," ujarnya.

Dikatakan Joller, SK tersebut merupakan petaka karena kawasan rumah mereka di Kota Batam sekarang dimata Pemerintah Pusat adalah kawasan hutan.

"Petaka itu terjadi tentu bukan karena Menhut semata-mata mengeluarkan SK. Namun, karena Menteri mendapatkan masukan yang salah," ungkap dia.

Ia berharap kepada masyarakat Batam yang mengalami hal sama berkenan untuk bisa ikut bergabung karena persamaan nasib.

"Bagi kami, keputusan Menteri Kehutanan itu adalah suatu kebijakan Pemerintah Pusat sebagai akibat dari suatu rangkaian maladministrasi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Maka sudah selayaknya kesalahan mereka harus kami sikapi dengan tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku," demikian Joller Sitorus menjelaskan seperti dilansir dari laman beritasatu.