Wamendag Ajak Masyarakat Surabaya; Jadi Konsumen Cerdas

Wamendag Ajak Masyarakat Surabaya; Jadi Konsumen Cerdas

Surabaya, Kabarindo– Pemerintah berharap agar masyarakat semakin sadar dan mampu bersikap cerdas dalam upaya perlindungan konsumen. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi pada acara sosialisasi perlindungan konsumen di Mal City of Tomorrow, Surabaya di hadapan 250 orang yang terdiri dari civitas akademika Universitas Airlangga, Universitas Pembangunan Nasional Veteran dan Universitas Pelita Harapan, pelajar/guru, Komunitas konsumen, pelaku usaha serta instansi terkait.

“Dengan menjadi konsumen cerdas berarti mampu melindungi diri sendiri dan lingkungannya dari produk barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan (K3L). Adapun pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas, jujur dan beritikad baik” lanjut Wamendag.

Dalam sambutannya lebih lanjut, Wamendag menjelaskan bahwa dalam edukasi penyadaran dan pemberdayaan konsumen, Kemendag melaksanakan program Gerakan Konsumen Cerdas dengan memberikan 5 kiat yaitu, konsumen harus mampu menegakkan hak dan kewajibannya selaku konsumen, meneliti barang dan jasa sebelum membeli, memperhatikan label, manual dan kartu garansi serta masa kadaluarsa, memastikan produk sesuai mutu kesehatan, keamanan,
keselamatan, dan lingkungan (K3L), serta membeli sesuai kebutuhan dan bukan keinginan.

Adapun untuk pelaku usaha terdapat 3 kiat yaitu, pelaku usaha harus mampu menegakkan hak dan kewajibannya, memperhatikan label, manual dan kartu garansi serta masa kadaluarsa serta memastikan produk sesuai mutu kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan (K3L).

Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Kementerian Perdagangan merupakan koordinator penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas tersebut, kebijakan perlindungan konsumen dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar kebijakan. Ke-4 pilar tersebut yaitu, meningkatkan produk barang/jasa yang berkualitas dan bermanfaat melalui regulasi pro konsumen dan menciptakan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha; mengintesifkan pengawasan barang beredar dan jasa;
meningkatkan edukasi kepada konsumen melalui gerakan penyadaran hak-hak konsumen agar menjadi konsumen yang cerdas dan mandiri dan pelaku usaha yang bertanggungjawab; serta memperkuat kelembagaan perlindungan konsumen.

Terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, di Indonesia kini telah terbentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebanyak 111 BPSK di kabupaten/kota. Di provinsi Jawa Timur telah beroperasional secara aktif 3 BPSK yaitu di Kota Kediri, Kota Malang dan Kota Surabaya. Selain itu, telah ditetapkan Keppres pembentukan BPSK Kota Nganjuk, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, tambahnya.

Dalam upaya mempermudah konsumen menyampaikan pengaduan, Kemendag telah mendirikan Pos Layanan Informasi Konsumen yang dapat diakses melalui hotline: 021-3441839, email: pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, perlindungan.konsumen@kemendag.go.id dan website: siswaspk.kemendag.go.id