UNDP Indonesia; Siap Bantu Akses Peradilan

UNDP Indonesia; Siap Bantu Akses Peradilan

Banda Aceh, Kabarindo- UNDP Indonesia siap membantu memfasilitasi peradilan berbasis adat di Indonesia.

Bantuan tersebut berbentuk dana dan pelatihan bagi warga miskin dalam mendapatkan akses untuk menyelesaikan sengketa dengan mengedepankan hukum adat.

Hal itu disampaikan Direktur UNDP Indonesia, Christophe Bahuet, dalam sambutannya saat berpidato pada kuliah umum "Akses pada Peradilan Adat dan Goal 16, Sustainable Development Goal (SDGs)" bertempat di aula Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Selasa (1/12) siang.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Ketua Masyarakat Adat Aceh (MAA) Bazruzzaman, Direktur Analisa Peraturan Bappenas, Dr Diani Suliawati, dan mahasiswa fakultas hukum sebagai peserta.

Dikatakan, konsentrasi lembaga internasional itu di Indonesia adalah membantu masyarkat miskin untuk meningkatkan sumber daya manusia dan juga memberikan pelatihan agar memahami hukum yang berbasis adat. Apalagi, hubungan UNDP dengan masyarakat Aceh sangat bagus, karena lembaga ini telah banyak membantu saat Aceh dilanda musibah bencana gempa dan tsunami pada 2004 silam. UNDP banyak memberikan dukungan kepada rakyat Aceh untuk penanggulangan dan pemulihan bencana, perdamaian, dan pembangunan.

Hubungan antara UNDP dan Aceh, kata Bahuet, akan berlanjut di masa mendatang. "Kami telah mematangkan beberapa rencana program ke depan," sebutnya.

Sementara itu, Ketua MAA Aceh Badruzzaman mengatakan di Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya, peradilan adat bisa berjalan jika semua pihak mendukung. Regulasi yang saat ini berlaku juga sangat mendukung. Misalnya, UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh secara jelas menyebutkan mengenai tata cara penyelesaian sengketa dengen mengedepankan hukum adat.

Peradilan adat, lanjutnya, adalah peradilan di luar sistem peradilan nasional. Peradilan adat disebut juga dengan peradilan damai, karena tata cara dan proses peradilannya menghasilkan keseimbangan (equilibrium). Artinya, damai melalui penetapan/ beschekking, berdasarkan teori ajaran keputusan (Beslissingenleer/Ter Haar). Keputusan itu berdasarkan “persetujuan para pihak”, melalui mediasi yang diperankan oleh lembaga adat Gampong atau Mukim yang disebut dengan Perangkat Gampong, yang terdiri atas gampong (desa), yaitu kepala desa (keuchik), imum/tengku meunasah, tuha peut, dan sekretaris gampong. Mukim, terdiri dari imeum mukim, imum chiek, tuha peut mukim, dan sekretaris mukim. Perangkat-perangkat ini yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kewenangan peradilan adat.

Sedangkan asas-asas/prinsip dasar hukum adat Aceh adalah amanah. Perangkat adat dalam menjalankan tugas wewenangnya, mengacu kepada beberapa prinsip dasar/asas dalam proses penyelesaian sengketa, yaitu terpercaya atau amanah (acceptability), tanggung jawab (accountability), kesetaraan di depan hukum (nondiscrimination/equality before the law), cepat/terjangkau (accessibility to all citizens), ikhlas dan sukarela (voluntary nature), penyelesaian damai (peace resolution), musyawarah atau persetujuan (consensus), keterbukaan untuk umum (transparancy), kewenangan (competence/authority), keberagaman (pluralism), praduga tak bersalah (presumption of innocence), dan berkeadilan (proportional justice) seperti dilansir dari laman beritasatu.