TNI Kerahkan 48.640 Babinsa; Sebagai Penyuluh KB

TNI Kerahkan 48.640 Babinsa; Sebagai Penyuluh KB

Jakarta, Kabarindo- Sepakat untuk mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), TNI siap mengerahkan sebanyak 48.640 personel Babinsa di seluruh Indonesia untuk terlibat sebagai penyuluh KB.
Mereka akan bergabung dengan Petugas Lapangan KB (PLKB) turun ke tengah masyarakat untuk menyosialisasikan pentingnya ber-KB.

Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI, Mayor Jenderal Soewarno Widjonarko berharap BKKBN bisa membekali Babinsa dengan pengetahuan cukup, agar bersama-sama PLKB berkeliling ke pulau-pulau terpencil dan terluar terutama daerah-daerah yang sudah ditetapkan sebagai sasaran utama program KB. Personel Babinsa dan Korem yang mempunyai fungsi pelayanan tersebar di seluruh nusantara, sehingga mudah menjangkau masyarakat. Ditambah PLKB dari BKKBN yang jumlahnya saat ini diperkirakan sekitar 21.000 diharapkan menjaring lebih banyak akseptor KB baru, dan pengetahuan masyarakat tentang keluarga sejahtera bisa ditingkatkan.

"Lebih baik kita langsung turun ke wilayah-wilayah sasaran daripada hanya beriklan, mengingat banyak daerah terpencil dan terluar yang sebetulnya jauh dari informasi dan teknologi, sehingga pemahaman soal KB kurang," kata Soewarno didampingi Kepala BKKBN Fasli Jalal seusai meninjau bakti sosial TNI KB Kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas Pondok Ranggon, Jakarta, Rabu (2/10).

Kegiatan ini, kata Widjonarko digelar dalam rangka HUT TNI ke-68 yang diperingati pada Sabtu, 5 Oktober 2013. Dalam acara bakti sosial ini ditargetkan dapat menjaring calon akseptor dari keluarga TNI dan PNS Mabes TNI serta masyarakat sebanyak 150 akseptor implant, 70 IUD, 100 metode operasi pria, 10 metode operasi wanita. Adapun pelayanan metode operasi wanita sekaligus deteksi dini kanker serviks dengan metode Pap Smear sebanyak 70 pasien, yang dilayani 2 dokter Yayasan Kanker Indonesia di RSIA Restu Kasih.

Fasli Jalal mengungkapkan, kontribusi TNI yang tersebar sampai ke desa sangat membantu terwujudnya program pengendalian penduduk. Keterbatasan jangkauan BKKBN selama ini terutama ke daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan dan spesifik lainnya yang pada umumnya sulit mendapatkan akses informasi dan pelayanan dapat dibantu.

Salah satu kendala program KB masih stagnan dalam 10 tahun terakhir adalah terbatasnya PLKB sebagai lini terdepan untuk mengajak orang ber-KB. Hal ini terjadi sejak otonomi daerah, di mana banyak PLKB yang beralih fungsi. Kini diperkirakan ada 21.000 PLKB baik tetap maupun honorer, namun akhir tahun ini ada 900 orang yang akan pensiun, sehingga jumlahnya semakin berkurang.

"Selain menyasar akseptor KB baru, kemitraan antara penyuluh BKKBN dan personel Babinsa serta Korem ini juga dimaksudkan untuk mengarahkan mereka ke penggunaan kontrasepsi jangka panjang," kata Fasli.

Selain untuk menurunkan kegagalan KB melalui kontrasepsi jangka pendek, penggunaan kontrasepsi jangka panjang juga dianggap lebih aman. Misalnya, implan sekali dipasang dapat bertahan untuk tiga tahun, dan IUD selama enam bulan. Penggunaan kontrasepsi jangka pendek memiliki resiko kegagalan yang lebih besar daripada jangka panjang. Jika pemakainya lupa dapat mengakibatkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

Fasli berharap istri-istri TNI yang tergabung di dalam Dharma Pertiwi dapat memberikan penyuluhan kepada remaja tentang kesehatan reproduksi dan KB, sehingga mereka dapat mempersiapkan pernikahannya dengan membentuk norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dengan begitu, mereka dapat melahirkan generasi-generasi yang sejahtera dan berkualitas.

"Ada sekitar 2 juta calon pengantin baru setiap tahunnya. Mereka juga bisa dijadikan sasaran untuk memulai program KB sedini mungkin agar ada perencanaan sebelum menikah," kata Fasli.

Fasli menambahkan, meskipun program KB terkendala dalam 10 tahun terakhir, dengan kerjasama yang kuat diharapkan bisa mencegah 60 juta kelahiran yang tidak diinginkan pada tahun 2050 nanti. Jika ini terjadi Indonesia bisa kembali mengukir sejarah kesuksesan program KB pada tahun 1970-an.

Gegap gempitanya program KB kala itu berhasil mencegah 100 juta lebih kelahiran atau 25 kali penduduk Singapura. Jumlah penduduk yang tadinya diproyeksikan mencapai 340 juta pada tahun 2010 bisa dikendalikan hanya menjadi 237 juta lebih.

Kesuksesan ini hasil dari dukungan semua sektor lembaga/kementerian maupun swasta terhadap program KB yang dikoordinasikan oleh BKKBN, dan karena sentralistik di mana program KB dari pusat langsung menyentuh sasaran.

Fasli kembali mengingatkan jika jumlah penduduk tidak dikendalikan akan melebihi kapasitas yang tersedia. Dibutuhkan satu setengah bumi untuk menampung penduduk dunia yang jumlahnya sekarang mengarah ke 8 miliar. Indonesia adalah negara ke-4 yang memberikan kontribusi penduduk terbanyak di dunia, setelah Tiongkok, India dan Amerika.

Sementara, program KB untuk mengendalikan jumlah penduduk kurang berhasil dalam 10 tahun ini. Hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan angka kelahiran masih tercatat 2,6 anak per wanita, tidak ada perubahan sejak 2002.

Tingkat prevalensi pemakaian alat kontrasepsi atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR), yang menunjukkan tingkat kesertaan ber-KB di antara pasangan usia subur (PUS) mencapai 61,9%. Sebanyak 57,9% di antaranya menggunakan cara KB modern, hanya meningkat sebesar 0,5% dari 57,4% dalam 5 tahun terakhir.

Penggunaan kontrasepsi didominasi oleh alat kontrasepsi jangka pendek, terutama suntikan, yang mencapai 31,9%. Tingkat pemakaian metode KB jangka panjang, yaitu IUD, implan, metode operasi pria atau vasektomi), dan metode operasi wanita atau tubektomi hanya sebesar 10,6%.

Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sudah berhasil diturunkan menjadi 8,5% namun masih jauh dari sasaran yang telah ditetapkan seperti dilansir dari laman beritasatu.