Setahun Jokowi-Ahok; 10 Pejabat Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Setahun Jokowi-Ahok; 10 Pejabat Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Jakarta, Kabarindo- Tekad menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, jujur dan transparan terus diwujudkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Terbuktinya dengan dibukanya jalur kepada bagi pihak pemeriksa dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejaksaan Negeri (Kejari), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dan hasilnya, selama setahun pemerintahan Jokowi-Ahok, sebanyak 10 pejabat telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan keuangan daerah. Yakni dua pejabat DKI dan satu mantan Kepala Dinas Kebersihan DKI. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan mobil toilet VVIP besar dan toilet kecil. Lalu mantan Kepala Dinas Kebersihan DKI berinisial EB telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung berdasarkan SP Penyidikan No: print 79s/d 81/F.2/Fd.1/06/2013, tanggal 28 Juni 2013.

Dua tersangka lainnya adalah mantan Kabid Sarana dan Prasarana Dinas kebersihan Provinsi DKI berinisial LL selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berinisial A ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan nomor 60 dan 61/F.2/Fd.1/04/2013.

Hasil penyelidikan, telah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya tindak korupsi dengan indikasi "mark up" (penggelembungan) anggaran. Dalam pengadaan proyek tahun anggaran 2009 tersebut diduga telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar.

Lalu, pada 13 September 2013, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara menetapkan mantan Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu MM dan Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu SBR sebagai tersangka kasus penyalahgunaan anggaran proyek kelistrikan di Kepulauan Seribu tahun 2012 senilai Rp 1,3 miliar.

Tidak berhenti di situ, giliran Kejari Jakarta Timur menetapkan Lurah Ceger FFL dan Bendahara Kelurahan Ceger ZA sebagai tersangka pada 11 Oktober 2013. Lurah Ceger diduga terlibat penyalahgunaan anggaran kasus pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif tahun 2012 senilai Rp 454 juta. Kini keduanya sudah ditahan oleh Kejari Jakarta Timur.

Jumlah pejabat yang terlibat kasus dugaan korupsi terus bertambah. Pekan ini, ada sebanyak tiga pejabat DKI yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Salah satunya adalah Kepala Suku Dinas (Kasudin) Tata Ruang Jakarta Selatan berinsial RS yang menjadi tersangka kasus korupsi perizinan.

RS diduga telah mengutip biaya pengurusan izin-izin yang besarannya tidak sesuai dengan tarif resmi yang telah ditetapkan. RS diduga telah menerima uang pengurusan dengan besaran bervariasi antara Rp 225 juta - Rp 700 juta setiap perizinan. RS diduga telah melakukan tindak pidana korupsi mencapai Rp 1,89 miliar.

Saat melakukan tindak korupsi tersebut, RS masih menjabat Kasie Tata Ruang Kecamatan Tebet dan Staf Tata Usaha Suku Dinas Tata Ruang.

Selanjutnya, Kejari Jakarta Pusat menetapkan Kasudin Kominfomas Jakarta Pusat RB dan Kasudin Kominfomas Jakarta Selatan YI menjadi tersangka atas dugaan penyalahgunaan anggaran proyek pengadaan kamera pengawas atau CCTV dan sarana pendukungnya di Monumen Nasional (Monas)

Keduanya terbukti telah menyalahgunakan anggaran CCTV Monas senilai Rp 1,7 miliar pada 2010. Saat itu, YI menjabat sebagai sebagai Kasudin Kominfomas Jakarta Pusat, yang kini ditempati oleh tersangka RB. Sedangkan, RB menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa seperti dilansir dari laman beritasatu.