Pertemuan Bilateral Indonesia–Uni Eropa; Sukses Berlangsung

Pertemuan Bilateral Indonesia–Uni Eropa; Sukses Berlangsung

Jakarta, Kabarindo- Cuaca ekstra dingin -5°C serta tertutupnya sebagian tanah dan jalan oleh timbunan salju tidak mengurangi semangat peserta World Economic Forum (WEF) Davos untuk melakukan terobosan dalam meningkatkan hubungan ekonomi dan dagang di antara negara masing-masing.

Demikian juga Indonesia dan Uni Eropa (UE) di sela-sela pertemuan WEF Davos telah diadakan pertemuan bilateral kedua negara kemarin (23/1), di Davos. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Uni Eropa dipimpin oleh Komisioner Uni Eropa Malmstrom. “Pertemuan tersebut membahas dua hal, yakni bilateral dan multilateral. Mengenai perdagangan bilateral, saya melihat perkembangan yang cukup baik. Perkembangan yang baik ini harus bisa kita tingkatkan ke depan,” ujar Mendag, akhir pekan kemarin.

Merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia, diharapkan UE dapat lebih berperan lagi di dalam pembangunan Indonesia di masa yang akan datang.
Pemerintahan Jokowi-JK dalam periode lima tahun ke depan akan memfokuskan pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor maritim, ketahanan pangan, penyederhanaan perizinan, dan fokus pada pengentasan kemiskinan yang saat ini berjumlah 35 juta penduduk Indonesia yang berpendapatan di bawah USD 1 per hari.

Indonesia mendukung kerja sama yang lebih kuat antara kedua negara dalam bentuk Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Namun dalam perundingan itu, tetap perlu memperhatikan prinsip-prinsip saling menghormati, saling percaya dan saling menguntungkan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, maka tujuan utama rencana kerja sama IEU-CEPA dapat tercapai.
“Indonesia berharap UE tidak melihat Indonesia sebagai pasar saja, namun juga sebagai kesempatan berinvestasi sehingga dapat menciptakan nilai tambah yang akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak,” jelas Rachmat.

Mengenai masalah multilateral, khususnya perundingan di World Trade Organization (WTO), Indonesia berkomitmen untuk mendorong implementasi Paket Bali dan Post-Bali Work Programme.

“Dalam pertemuan ini, Indonesia meminta pandangan UE mengenai apa yang harus dilakukan dalam tahun 2015 ini. Bagaimana Indonesia dan UE dapat bekerja sama menghidupkan kembali perundingan di Jenewa untuk mengimplementasikan semua elemen Paket Bali, dan menentukan Post-Bali Work Programme yang kredibel dan bisa diimplementasikan,” ujar Rachmat.

Rachmat juga menjelaskan bahwa terkait implementasi Paket Bali, UE sepakat dengan Indonesia untuk mendorong agar Paket Bali dapat ditindaklanjuti oleh semua negara anggota WTO.

Sementara terkait Post-Bali Work Programme, UE berpandangan agar negara anggota WTO harus ambisius namun realistis dalam menyikapi perundingan. UE juga berpandangan agar pembahasan dilakukan secara paralel oleh negara anggota agar tidak melakukan kesalahan yang sama di masa lalu dalam menentukan format perundingan. UE menegaskan perlunya dukungan politis dari tingkat atas untuk dapat menyepakati program yang akan dilaksanakan. Lebih lanjut, UE menekankan perlunya memperhatikan kepentingan negara kurang berkembang dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan memperhatikan aspek pembangunan dalam setiap perundingan.

Menanggapi pandangan UE tersebut, delegasi Indonesia menyampaikan, “Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IX di Bali telah berhasil mencapai kesepakatan penting di saat kepercayaan terhadap WTO dan sistem perdagangan multilateral berada pada titik rendah. Paket Bali dan keputusan lainnya di Bali kini merupakan pondasi satu-satunya bila kita ingin menyelesaikan perundingan Doha yang mengedepankan aspek pembangunan dalam agendanya.”

Indonesia menegaskan bahwa semua elemen Paket Bali harus dijalankan segera tahun ini dengan sepenuh hati, bersungguh-sungguh, membahasnya secara rinci, mengupayakan konsensus dan melaksanakannya. “Post-Bali Work Programme harus bertumpu pada isu-isu pembangunan dan dirumuskan dalam bentuk yang praktis dan dapat dijalankan. Program kerja tersebut harus kredibel, dalam pengertian dapat mengakomodir kepentingan semua negara anggota WTO,” imbuh Rachmat.

Selain hal di atas, Indonesia juga menaruh perhatian besar pada isu pertanian, khususnya mengenai isu food security, kepentingan akses pasar, serta instrumen perlindungan industri dalam negeri sebagaimana direfleksikan dalam beberapa pandangan kelompok negara (Group of 33 Countries/G-33).

“Dalam rangka mendukung implementasi Paket Bali dan Post-Bali Work Programme, Indonesia mengharapkan dukungan UE agar kesepakatan yang tercantum dalam Paket Bali, implementasi Paket Bali, dan program yang akan diprioritaskan dalam Post-Bali Work Programme dapat terlaksana dengan baik. Indonesia siap bekerja sama dengan UE untuk memajukan perundingan tersebut,” pungkas Rachmat.