Pertek Metrologi Legal; Upaya Perlindungan Konsumen

Pertek Metrologi Legal; Upaya Perlindungan Konsumen

Mataram, Kabarindo- Metrologi Legal merupakan salah satu penunjang perekonomian nasional, khususnya dalam melindungi kepentingan masyarakat/konsumen.

Hal itu dipapar lugas oleh Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia Ishak saat membuka Pertemuan Teknis Kemetrologian (Pertekmet) yang berlangsung pada 3-6 September 2013 di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Dirjen Nus Nuzulia menjelaskan bahwa Pertekmet kali ini membahas mengenai harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan teknis Metrologi Legal khususnya penyelenggaraan pelayanan tera
dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).

Fokus utamanya, lanjut Dirjen Nus Nuzulia, yaitu harmonisasi persyaratan teknis dan peneraan alat ukur kesehatan, meter
air dan meter bahan bakar minyak, serta penerapan asas penyelenggaraan pelayanan publik oleh Unit-Unit yang melakukan pelayanan kemetrologian kepada masyarakat melalui kegiatan penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Lebih lanjut, Dirjen Nus Nuzulia memaparkan bahwa pertemuan tersebut juga membahas mengenai kerangka penyusunan rancangan kebijakan di bidang Pengelolaan Standar Ukuran serta pelaksanaan tera dan tera ulang alat UTTP. Kerangka penyusunan kebijakan di bidang Pengelolaan Standar Ukuran meliputi klasifikasi standar ukuran metrologi legal, hierarki standar ukuran
metrologi legal, jangka waktu verifikasi standar ukuran metrologi legal sesuai tingkat akurasinya, pengelola standar ukuran metrologi legal, pembagian kewenangan verifikasi standar ukuran metrologi legal, dan tata cara pemeliharaan/perawatan standar ukuran.

Sedangkan kerangka penyusunan kebijakan pelaksanaan tera dan tera ulang alat UTTP meliputi metode pemeriksaan dan pengujian, pengkodisian lingkungan pada pemeriksaan dan pengujian, pegawai yang berhak melakukan pemeriksaan dan pengujian, tempat-tempat pelaksanaan tera dan tera ulang alat UTTP, serta jangka waktu tera ulang alat UTTP.

Dirjen SPK menjelaskan, dalam proses harmonisasi dan pengembangan persyaratan teknis alat UTTP perlu dipertimbangkan penerapan Dokumen Internasional, Rekomendasi Internasional, dan Standar Internasional yang dapat dijadikan dasar untuk menyelaraskan dan mengembangkan persyaratan yang berlaku secara nasional dengan memperhatikan penerapan di lapangan.

”Dengan demikian, untuk mempercepat harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan teknis metrologi legal secara nasional, diperlukan pembangunan kapasitas dan bimbingan teknis di bidang metrologi legal kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Metrologi Legal, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dapat menjadi salah faktor pendukung meningkatnya jumlah alat UTTP yang ditera dan ditera ulang sehingga tujuan tertib ukur di segala bidang yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal dapat terwujud," lanjut Dirjen Nus Nuzulia.

Guna mengembangkan kapasitas di bidang metrologi legal, khususnya terkait mutu layanan, pada pertemuan ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memaparkan kerangka Percepatan Reformasi Birokrasi pada pemerintahan.

Salah satu dari delapan unsur Reformasi Birokrasi, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, digunakan sebagai sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan melalui penerapan standar pelayanan pada UPTD Metrologi Legal.

Disamping itu, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan juga memaparkan kegiatan penanganan alat ukur kesehatan baik kebijakan terkait maupun pelaksanaan di lapangan.

Melalui pemaparan ini didapat kerangka pelaksanaan peneraan/kalibrasi/pengujian yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal maupun Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Kementerian Kesehatan sebagai upaya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pengaturan alat ukur kesehatan.

Bersamaan dengan acara pembukaan Pertekmet ke-16, diberikan penghargaan Metrology Award kepada tiga UPTD Metrologi Legal terbaik yang secara konsisten menerapkan sistem manajemen mutu dan tiga Pegawai Berhak Teladan yang memiliki etos kerja, integritas, serta dedikasi yang baik pada saat melakukan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP, dan Pasar Tertib Ukur di Kota Mataram. Pertekmet telah diselenggarakan sejak tahun 1981.