Pasar Luar Negeri; Incar Produk Kayu Legal Dari Indonesia

Pasar Luar Negeri; Incar Produk Kayu Legal Dari Indonesia

Surabaya, Kabarindo- Pasar internasional melihat peluang baru untuk perdagangan dengan Indonesia mengingat kemajuan dalam pengelolaan hutan bersertifikat memberikan jaminan tentang asal-usul yang legal dan berkelanjutan untuk produk kayu dari hutan alam.

Untuk itu, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan The Borneo Initiative (TBI) mengadakan pertemuan pada 10-11 November 2014 di Surabaya yang bertajuk TBI - APHI - Sustainable Business Event: Boosting international trade in certified wood products from Indonesia.

Acara tersebut diadakan bersama 12 perusahaan kayu internasional dari Amerika Serikat, Eropa dan Asia serta 27 industri Indonesia yang memproduksi kayu lapis, veneer, indoor flooring, decking outdoor, lantai truk dan furnitur taman.

TBI merupakan yayasan Belanda yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari yang membawa ke-12 perusahaan kayu internasional tersebut. Perwakilan dari asosiasi perdagangan dari AS, Eropa dan Indonesia memberikan presentasi mengenai tren pasar dan perspektif untuk meningkatkan perdagangan produk kayu bersertifikat.

Pemerintah melihat dampak positif terhadap perdagangan terkait dengan sertifikasi SVLK wajib. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Bambang Hendroyono, menyatakan dalam satu tahun terakhir, 78 ribu dokumen V-legal telah diterbitkan. Pada tahun ini, mulai 1 Januari - 10 November, telah diterbitkan 80 ribu dokumen V-legal agar dapat mengekspor produk kayu dari industri Indonesia.

''Dokumen V-legal hanya dapat dikeluarkan untuk eksportir yang memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Ini berarti tanpa dokumen pelengkap pabean yaitu dokumen V-legal, eksportir tidak bisa mengekspor produk kayu ke luar negeri,'' ujarnya pada Rabu (12/11/2014).

Irsyal Yasman dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, menyatakan acara bisnis seperti ini adalah pengakuan penting pasar kepada produsen kayu bersertifikat di Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan produk-produk kayu bersertifikat (dengan potensi tambahan 4-5 juta m3 per tahun), asalkan pasar dapat menutupi margin biaya tambahan.

Budi Hermawan atas nama APKINDO, Asosiasi Produsen Panel Kayu Indonesia, mengatakan sangat penting untuk mendidik konsumen memilih dan menggunakan produk-produk kayu legal yang diharapkan berdampak pada kesediaan konsumen untuk membayar lebih untuk produk-produk hijau sehingga industri hutan di Indonesia dapat terus mengelola hutan secara legal dan lestari.

Dia menambahkan, SVLK merupakan titik awal yang baik untuk mencapai pengelolaan hutan lestari serta sebagai alat promosi untuk membuka akses pasar.

USA Koordinator Market Links The Borneo Initiative, Alex Gama, mengatakan terlepas dari kenyataan bahwa margin perdagangan sangat ketat di AS dan pasar Eropa, masih ada minat yang kuat untuk produk kayu Indonesia. Pembeli bersedia membayar premi tertentu sebagai pengakuan terhadap struktur biaya yang lebih tinggi bagi produk kayu bersertifikat.

Wakil Ketua ASMINDO Rudy T Luwia memberikan pendapatnya mengenai FLEGT-VPA. FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) VPA (Voluntary Partnership Agreement) memberikan jalan bagi Indonesia untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan illegal logging, meningkatkan pengelolaan hutan dan memperkuat peluang pasar produk kayu Indonesia di pasar Eropa serta di pasar lain.