OKPPD Angkatan I; Diresmikan Oleh Mendagri RI

OKPPD Angkatan I; Diresmikan Oleh Mendagri RI

Kalibata, Jakarta, Kabarindo- Pagi tadi, Tjahjo Kumolu mengingatkan Revolusi Mental dalam kerangka Nawacita dalam pemerintahan Jokowi JK.

Tidak hanya membuka Orientasi Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) Angkatan I tahun 2015 tapi juga menyaksikan MoU antara Kemendagri, LAN dan Lemhanas.

Mendagri juga meresmikan penggunaan gedung F yang baru dalam lingkungan kemendagri RI.

"Karakter melayani untuk masyarakat dan lingkungan baik pusat dan daerah yang mempu menggerakkan dalam akselarasi program kerja, ini yang disebut revolusi mental menuju pencerdasan dari nilai-nilai budaya sehingga pemimpin itu harus terlihat dari aktivitas sehari-hari seperti, rajin, taat hukum dan selalu hadir dalam melayani," papar Tjahjo Kumolo.

Dari rilis tertera tema OKPPD tahun 2015 adalah melalui orientasi kepemimpinan kita tingkatkan peran strategis penyelenggara Pemda untuk mewujudkan Nawa Cita. Ada sekitar 200-an lebih peserta yang terdiri dari bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota serta pimpinan DPRD kabupaten/kota. Mulai dari kemarin sampai 28 Maret mendatang yang meliputi kegiatan pembelajaran, observasi lapangan dan olahraga.

Diingatkan dalam sambutan, Mendagri dalam rekrutmen PNS 2015 ini diupayakan tidak ada cela untuk curang dan tidak adil semua syarat dan kualifikasi akan disamakan dengan Akpol dan Akmil sehingga dalam proses dilapangan ada titik temu dan Tjahjo juga mengingatkan konsep Lemhanas menarik dalam melahirkan calon pemimpin.

"Saat ini kepala daerah dipilih oleh rakyat termasuk presiden dan wakil rakyat. Jadi semua harus bisa bersinergi dalam penyusunan perda dan anggaran termasuk dalam penyusunan kebijakan politik harus utuh dan dipahami bersama dengan kolektivitas dan tanggung jawab semua," papar Tjahjo semangat.

Semua tentu saja sejalan dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda yang menegaskan bahwa unsur penyelenggara pemda dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD sehingga kepala daerah dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai  fungsi yang berbeda, DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah.

Diingatkan lagi apabila semua itu dilaksanakan dengan baik, Mendagri Tjahjo memastikan pertikaian atau prahara antara Gubernur DKI Jakarta dan DPRDnya tidak akan mungkin terjadi.

Semua harus terencana dengan baik dan bersinergi menjadi solusi bersama............!