Mendag Minta WTO; Capai Kesepakatan Win-Win Solution

Mendag Minta WTO; Capai Kesepakatan Win-Win Solution

Jakarta, Kabarindo- Anggota World Trade Organization (WTO) diharapkan dapat mengubah perilaku ataupun sikap dalam berunding dengan semangat kebersamaan demi mencapai solusi yang saling menguntungkan (win-win solution).

Hal ini perlu dilakukan mengingat besarnya perbedaan antara kelompok negara berkembang dan LDCs dengan negara maju baik dalam mencari hasil akhir KTM Nairobi ataupun masa depan Putaran Doha yang sudah berumur 14 tahun. Imbauan ini diutarakan oleh Menteri Perdagangan Thomas Lembong pada sesi plenary KTM Nairobi, pada 16 Desember 2015, di Nairobi, Kenya.

“Kesepakatan sekecil apapun dan apapun namanya, ultra small package atau yang lain tentu akan berdampak positif bagi negara berkembang yang sedang mengalami perlambatan pertumbuhan pasar perlu untuk disuarakan,” ujar Mendag.

Anggota WTO diharapan realistis dan fleksibel untuk menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat di Nairobi. Jika KTM Nairobi ini tidak menghasilkan kesepakatan apapun, dikhawatirkan memberi dampak yang tidak baik dalam mendorong situasi perekonomian dunia.

“Sudah saatnya semua pihak merubah perilaku ataupun sikap dalam berunding dengan semangat kebersamaan demi mencapai win-win solution atau paling tidak mencapai suatu kesepakatan meskipun tidak sepenuhnya seimbang,” ujar Mendag.

Mendag menyampaikan bahwa sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan berorientasi pada pembangunan perlu mencoba pendekatan berbeda melalui program dan kegiatan yang intinya saling berbagi pengalaman keberhasilan atau kegagalan.

Hal ini dipandang oleh Mendag sebagai hal yang jauh lebih bijaksana agar mendorong kemajuan bagi semua anggota WTO dalam memanfaatkan sistem perdagangan multilateral yang lebih bertumpu pada semangat kolaboratif.

WTO sebagai satu-satunya institusi global yang mengatur sistem perdagangan multilateral juga harus mampu mengakomodir beragam kepentingan negara anggotanya serta bagaimana merespon berbagai bentuk tantangan global tersebut.

“Dalam situasi perekonomian global dimana beberapa kawasan sedang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pasar, maka sistem perdagangan multilateral diharapkan dapat berkontribusi membantu mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dunia,” ungkap Mendag dalam sesi plenary.

Selain itu, menurut Mendag, WTO harus mampu merespon situasi perkembangan dunia saat ini yang diwarnai oleh pelemahan mata uang di beberapa kawasan, status mata uang renminbi sebagai alat likuiditas global, lahirnya TPP sebagai platfrom baru kerja sama kemitraan abad 21 dan tantangan yang akan dihadapi masa depan.

Dalam sesi plenary tersebut, Menteri Perdagangan juga menyampaikan dukungan penuh kepada tuan rumah demi kesuksesan penyelenggaran KTM ke-10 karena negara berkembang berkepentingan terhadap hasil-hasil yang ingin disepakati.

Pertemuan Bilateral
Di sela-sela kegiatan Konferensi Tingkat Menteri-WTO ke-10 di Nairobi, Mendag melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara mitra dagangnya yaitu yaitu Mauritius, Iran, Uni Eropa, Turki, India, Kanada, dan Pakistan. Pertemuan berlangsung pada 16 Desember 2015.

Agenda pertemuan bilateral membahas beberapa isu terkait kepentingan peluang dan akses pasar, investasi dan pengembangan industri dalam negeri di beberapa sektor seperti di bidang perikanan, perkapalan, industri farmasi, pariwisata, perizinan impor yang terkait dengan isu pertanian, lingkungan dan kehutanan.

Hasil pembicaraan Mendag dengan beberapa negara menegaskan kembali perlunya akselerasi proses pembentukan kerja sama kemitraan komprehensive seperti dengan Uni Eropa, Turki dan Iran.

“Sudah saatnya Indonesia membangun profil yang positif dan ofensif ke berbagai wilayah potensial. Ini perlu dilakukan agar kita tidak semakin ketinggalan dari negara-negara lain seperti Viet Nam, Malaysia, dan Filipina dalam membangun akses pasar, basis investasi, sumber bahan baku, modal, teknologi dan mitra yang mendapat bantuan Indonesia baik tingkat kawasan ataupun global,” ujar Mendag.

Liberia Menjadi Anggota WTO ke-63

Setelah delapan tahun perundingan, akhirnya pada KTM Nairobi, aksesi keanggotaan Liberia di WTO secara resmi telah disahkan. Dengan demikian, Liberia menjadi anggota WTO ke-63 sekaligus menjadi anggota ke-35 yang masuk dalam kategori Least Developing Countries (LDCs). Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf menyampaikan bahwa proses aksesi keanggotaan Liberia merupakan perjalanan panjang bersejarah mengingat negara tersebut sedang dalam proses rekonstruksi pasca perang bersaudara dan bencana penyakit epidemik Ebola tahun lalu.

Masuknya Liberia sebagai anggota WTO diharapkan menarik investasi asing antara lain di sektor energi, transportasi, infrastruktur, pertanian, dan lainnya. Keanggotaan Liberia di WTO diyakini akan memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem perdagangan multilteral.

Protokol aksesi secara resmi ditandatangani oleh Dirjen WTO WTO Roberto Azevedo dan Presiden Liberia pada akhir acara seremonial. Liberia diberikan waktu sampai dengan 15 Juni 2016 untuk meratifikasi komitmen keanggotaannya sebagai anggota WTO atau 30 hari setelah menyampaikan dokumen “acceptance” protokol aksesi kepada Dirjen WTO.