Mahkamah Konstitusi RI; Putuskan PHPKada Kabupaten Teluk Bingung

Mahkamah Konstitusi RI; Putuskan PHPKada Kabupaten Teluk Bingung

Gondangdia, Jakarta, Kabarindo- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Teluk Bintuni dengan nomor perkara 101/PHP.BUP-XIV/2016, akhir pekan ini pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang MK dengan agenda pengucapan putusan.

Permohonan ini dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor urut no 2 , Ir Petrus Kasihiw, MT dan Matret Kokop SH.

Mahkamah Konstitusi setelah mengadakan sidang-sidang tanggal 11/1/2016, tanggal 14/1/2016, mendengarkan keterangan saksi-saksi tanggal 1/2/2016, sidang lanjutan pemeriksaan saksi tanggal 2/2/2016.

Pada persidangan hari Kamis kemarin sejumlah saksi dikronfontir oleh Majelis, dalam persidangan terungkap bahwa terjadi perubahan suara setelah pemilihan dilakukan, fakta persidangan ini diungkapkan sejumlah saksi antara lain Philipus Orocomna, saksi pihak terkait yang mengatakan bahwa ada pertemuan untuk mengubah hasil pemilihan di TPS Moheba, perubahan tersebut terjadi atas perintah kepala suku untuk memberikan suara kepada pasangan calon urut no 1 sebanyak 0 suara, pasangan urut no 2 diberikan maksimal 100 suara, sedangkan sisa suara lainnya diberikan kepada pasangan calon nomor urut 3.

Berdasarkan sidang-sidang dan pemeriksaan saksi serta barang bukti yang telah dilakukan oleh MK, maka agenda pengucapan putusan MK memutuskan agar dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS Moheba di Distrik Moskona Utara, untuk 3 Distrik lainnya yang didalihkan oleh pemohon akan dipertimbangkan setelah menilai hasil PSU di Distrik Moheba Moskona.

Petrus Kasihiw, Pemohon dari partai Nasdem, menanggapi keputusan akhir MK, mengatakan,” Sebagai Pemohon kami menghormati keputusan MK ini, kami siap menjalankan keputusan tersebut dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi PSU di TPS Moheba,” ujarnya kepada Khabarnas, di DPP Nasdem Jakarta,(25/2/2016).

“Ada 3 catatan dalam keputusan akhir MK tersebut, :
1. Majelis Hakim menegaskan ditemukan fakta fakta pemungutan suara di TPS Moheba berjalan dengan luber.
2.MK menegaskan dengan berjalannya pemungutan suara dengan luber, jikapun terjadi kesepakatan tidak diperkenankan melakukan pencoblosan sendiri-sendiri.
3.MK menegaskan perubahan atau pencoretan tidak boleh dilakukan oleh karena ketidaksepakatan,” papar Taufik Basari SH dan didampingi Cosmas Refra SH, Penasehat Hukum pemohon.

“Kita melihat jelas bagaimana hasil keputusan MK, kita bergembira sekalipun bahwa kita memastikan adanya pemungutan suara ulang," pungkas Petrus.