Kota Gudeg Punya Balai Standardisasi Metrologi Legal; Awesome....!

Kota Gudeg Punya Balai Standardisasi Metrologi Legal; Awesome....!

Yogyakarta, Kabarindo- BSML dibangun agar dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan metrologi legal.

Metrologi ini penting dilakukan untuk memastikan masyarakat konsumen dapat dilindungi dalam hal jaminan kebenaran hasil pengukuran,” jelas Mendag.

Mendag mengatakan bahwa jika tertib ukur dapat ditegakkan, maka ini tentunya akan memberikan perlindungan kepada masyarakat konsumen dalam hal jaminan kebenaran hasil pengukuran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Sejak diberlakukannya otonomisasi, urusan metrologi legal telah ditetapkan menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaannya, Pemda wajib membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal untuk pelayanan tera dan tera ulang UTTP, serta membentuk unit kerja untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan metrologi legal.

Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Nus Nuzulia Ishak, mengatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya, BSML wajib memberikan pembinaan dan fasilitas kepada UPTD Metrologi Legal.

”Nantinya para pegawai UPTD Metrologi Legal diharapkan dapat
menerapkan syarat teknis sebagai pedoman pengujian/tera dan tera ulang UTTP untuk jaminan kebenaran hasil pengujian/tera dan tera ulang UTTP; mengelola dan memelihara Cap Tanda Tera; serta membukukan dan membuat laporan mengenai realisasi pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang dalam rangka memperoleh data terkini mengenai UTTP yang ditera/tera ulang dan UTTP yang tidak ditera ulang,” urainya.

Selain itu, BSML harus dapat melaksanakan interkomparasi standar acuan pada UPTD Metrologi Legal Provinsi untuk memastikan kesamaan kemampuan dan tingkat akurasi standar antar UPTD Metrologi Legal Provinsi.

Fungsi lain BSML antara lain; memonitor uji/kerja pada UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota dan standar acuan Tingkat IV pada UPTD Metrologi Legal Provinsi untuk menjamin standar tersebut telah tertelusur secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Balai Standardisasi Metrologi Legal dibentuk pada 2006. Balai ini didirikan di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu Provinsi Sumatera Utara untuk wilayah Sumatera (Regional I), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT (Regional II), Provinsi Kalimantan Selatan untuk wilayah Kalimantan (Regional III), serta Provinsi Sulawesi Selatan
untuk wilayah Timur Indonesia (Regional IV).

”Kami berharap keempat BSML tersebut dapat beroperasi secara optimal guna mendukung penyelenggaraan kemetrologian oleh UPTD Metrologi Legal, baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota,” tegas Mendag.

Pada kesempatan ini, Mendag menghimbau agar BSML memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas pokoknya, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan keberadaan BSML secara optimal.

Gedung kantor BSML di Yogyakarta ini memiliki lima laboratorium, yaitu laboratorium untuk mengukur massa, volume, panjang, suhu, dan listrik.