Kodam Jaya Jayakarta; Tertibkan Asrama Zeni TNI AD

Kodam Jaya Jayakarta; Tertibkan Asrama Zeni TNI AD

Mampang, Jakarta, Kabarindo- Dalam upaya mengembalikan aset negara yang telah dimiliki oleh pihak lain, Kodam Jaya Jayakarta, sebagai bagian dari TNI Angkatan Darat yang dipercayakan oleh negara, memiliki tantangan tugas yang cukup komplek untuk melaksanakan kewajiban dan tugasnya dalam berbagai aspek permasalahan kepentingan negara, termasuk di dalamnya terkait pengamanan aset-aset Negara.

Kemarin, Kodam Jaya berserta jajarannya  melakukan penertiban terhadap hunian perumahan tentara TNI AD yang mana kepemilikan dan penggunaan atas lahan tersebut bukan lagi hak dari warga hunian asrama Zeni, Mampang, Jakarta Selatan.

Dalam melaksanakan tugas negara ini, Kodam Jaya berusaha untuk mengembalikan tanah serta bangunan yang berlokasi di Jl. Zeni, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan kepada pemilik sesungguhnya yakni PT. Continental Paramitra.

Dalam keterangan yang diutarakan oleh Kapendam, Kolonel Inf. Heri Prakosa, bahwa saat itu pada tahun 1993 tanah dan bangunan asrama Zeni di Mampang Prapatan telah dilaksanakan tukar menukar (ruilslag) dengan PT. Continental Paramitra sesuai surat Menteri Keuangan RI Nomor S-858/MK.03/1992 tanggal 13 Juli 1992 tentang persetujuan penghapusan tanah dan bangunan Asrama Zeni Mampang Prapatan dan diadakan perjanjian tukar menukar (ruilslag) sesuai dengan SPTM Nomor SPTM/14/X/1994 tanggal 17 Oktober 1994, jelasnya di lokasi penertiban, Mampang, Jakarta Selatan.



Proses penertiban ini telah melalui rangkaian mediasi, mulai dari surat peringatan hingga dilakukannya eksekusi paksa.

Kodam Jaya melakukan pengosongan dan penertiban tempat terhadap warga hunian tersebut dengan berdasarkan atas perintah negara yang dalam hal ini TNI AD yang didasarkan pada surat Telegram Kasad Nomor ST/2713/2015 tanggal 25 September 2015 tentang perintah untuk melaksanakan penertiban penghuni asrama Zeni Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Kolonel Inf. Heri Prakosa dalam waktu yang sama  juga mengatakan bahwa eksekusi pengosongan hunian/asrama Zeni ini merupakan perintah dari Mabes TNI AD yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan ditindaklanjuti oleh Pangdam Jaya.
"Upaya penertiban hunian ini sebenarnya sudah kami lakukan berulang kali, namun awalnya dalam proses mediasi selalu terjadi negosiasi yang alot dari warga hunian dan adanya perlawanan warga yang tetap ingin mempertahankan huniannya alias tidak mau pindah," ujar Kapendam di lokasi penertiban, Mampang, Jakarta Selatan, 17/01/2016.

Berikut beberapa alasan dari warga hunian yang tetap mempertahankan tempatnya, yaitu diantaranya warga hunian merasa punya bukti kuat terhadap kepemilikan lahan tersebut, dan lahan ini sudah dibeli dari uang orang tua mereka serta sebagai bagian keluarga dari TNI AD berhak atas asrama ini karena mengingat jasa-jasa orang tuanya sebagai prajurit dan purnawirawan TNI AD pada masa lalu.

Maksud penertiban dan pengosongan tempat hunian asrama ini, bukan tanpa mengabaikan faktor kemanusiaan, tetapi warga hunian akan sedianya direlokasi ke beberapa tempat yang telah disiapkan oleh Mabes TNI AD  berdasarkan surat Perintah Kasad Nomor Sprint/3473/2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang perintah melaksanakan relokasi penghuni Asrama Zeni Mampang Prapatan Jakarta Selatan, jelas Kapendam.

Jelas lanjut Heri Prakosa, bagi warga hunian yang terdaftar dan bersedia pindah akan berhak mendapatkan uang kerohiman yang telah ditentukan oleh TNI AD. Berikut ini uang kerohiman yang didasarkan pada golongan dan jabatan terakhir para prajurit dan purnawirawan TNI AD ;
1. PNS, 38/150 M2 sebesar Rp. 20.000.000,-
2. BA/TA, 45/150 m2, Rp. 20.000.000,-
3. BATI, 54/180 m2, sebesar Rp. 20.000.000,-
4. PAMA, 70/200 m2, Rp. 30.000.000,-
5. PAMEN (Mayor/Letkol), 90/300 m2, Rp. 40.000.000,-
6. PATI/KOLONEL, 120/400 m2,                      Rp. 50.000.000,- (Kol), Rp. 75.000.000,- (Pati).

Adapun luas lahan yang harus dikosongkan oleh penghuni/warga hunian, seluas 30.493 M², dan Kapendam pada kesempatannya juga menjelaskan bahwa tanah/lahan ini adalah statusnya Milik TNI AD yang telah melalui proses Pembelian tahun 1959 dan terdaftar dalam buku inventaris nomor Reg. 30504010, jelasnya.
Ada 60 penghuni yang terdaftar dan 10 penghuni yang tidak terdaftar yang berhak mendapatkan uang kerohiman, dan masing-masing telah ditentukan besaran uang kerohiman tersebut, seperti yang tertera diatas.
Bagi 10 penghuni yang tidak terdaftar akan mendapatkan uang kerohiman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan disiapkan rumah kontrakan selama 6 bulan di beberapa berlokasi yang telah ditentukan.

Saat menjawab pertanyaan dari rekan media Kabarindo.com terkait adanya perlawanan dari pihak warga hunian saat melakukan penertiban, Kapendam, Kolonel Inf. Heri Prakosa menuturkan, hal demikian sudah biasa, namun pasukan Kodam Jaya tetap menghimbau agar warga hunian tidak melakukan hal-hal yang menjurus anarkis.

"Saat melakukan penertiban, kami dihadang warga hunian dengan memasang barikade, spanduk dan ada pembakaran ban untuk menghalangi petugas masuk ke lokasi," ungkap Heri Prakosa.