Koalisi Indonesia BISA; Dukung AhoK Jadi Gubernur DKI Yang Baru

Koalisi Indonesia BISA; Dukung AhoK Jadi Gubernur DKI Yang Baru

Pelataran Samping Hotel Mandarin, Bunderan HI, Sudirman, Jakarta, Kabarindo- Tak lama lagi dalam hitungan sepekan mendatang.

Warga DKI Jakarta akan menyambut pengganti Ir. Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden Ke-7 RI yakni Basuki Tjahaja Purnama – yang kerap disapa AhoK.

Saat Koalisi Indonesia BISA sebagai Koalisi kaum profesional urban perkotaan yang berjuang bersama sebagai relawan Jokowi JK bersinergi dengan aksi simpatik Wahana Visi di Bunderan HI Jakarta Pusat tadi pagi, redaksi berhasil menemui Ida Laniari sebagai Project Manger Koalisi Indonesia BISA yang sedang menyambut koleganya sesama perempuan aktivis anak, Erlinda - KPAI dan Psikolog Anak UI, Kak Dhieny.

"Indonesia termasuk pendahulunya Filipina, Bangladesh, Australia, Brazil dan negara lainnya sudah menggagas Konsep Kota Layak Anak. Pada UN Special Session on Children, Mei 2002, para walikota menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak, pada pertemuan tersebut mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia," paparnya lugas.

Lanjut ia sampaikan secara gamblang bahwa rekomendasinya adalah:
- Mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah dan melindungi hak anak.
- Mempromosikan peran serta anak sebagai aktor perubah dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka, terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kota.

Untuk itu dengan peralihan kepemimpinan orang nomor 1 DKI Jakarta dari Jokowi ke AhoK, Koalisi Indonesia BISA meminta 5 Walikota DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat bersama dengan Jajaran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta agar MEWUJUDKAN DKI JAKARTA sebagai KOTA LAYAK ANAK di 5 WILAYAH.

Dengan mempetisikan sejak 03 September 2014 lalu di Change.org dan sudah disampaikan langsung ke email: setgubdki@gmail.com.

Dari rilis yang diterima redaksi, inisiasi ini menghubungkan tiga komponen, yakni :
- komunikasi;
- kebijakan daerah dan institusi pembangunan; dan pendukung program strategi di bidang kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan anak, dan gender.

Ditambahkan oleh Ida dan diaminkan oleh Erlinda-KPAI bahwa  Kota Ramah Anak menurut UNICEF Innocenti Reseach Centre adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga kota, berarti anak :
- Keputusannya memengaruhi kotanya;
- Mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan; dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komuniti, dan sosial;
- Menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan;
- Mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik;
- Terlindungi dari eksploitasi, kekejaman, dan perlakuan salah; aman berjalan di jalan; bertemu dan bermain dengan temannya;
- Mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan; hidup di lingkungan yang bebas polusi; berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan
- Setiap warga secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan.

Ini adalah PERUBAHAN BESAR sederhana yang dimulai dengan menandatangani petisi ini yang berarti Anak Anda dan kita semua berhak berada dalam kawasan yang NYAMAN dan AMAN untuk mereka.
Petisi ini adalah Gerakan MORAL entitas masyarakat dari yang berkoalisi dari berbagai latar belakan pekerjaan dan budaya seperti wartawan, psikolog anak, lawyer sahabat anak, aktivis dan pemerhati anak, profesional, polisi sahabat anak serta politisi sahabat anak.

Menurut kak Seto Mulyadi bahwa Jakarta perlu memenuhi lima persyaratan menjadikan kota yang  ramah anak.
1. Kota harus memenuhi hak anak untuk hidup.
2. Kota menyediakan ruang untuk tumbuh dan berkembang, seperti taman yang merupakan public space yang tidak memerlukan biaya, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan diri.
3. Kota Jakarta harus menyediakan pendidikan yang layak kepada anak. Pendidikan tidak bicara pendidikan formal seperti di sekolah.
4. Sikap HUMANIS dari aparat ketika menangani anak jalanan. Mereka juga memiliki hak yang sama.
5. Pentingnya PARTISIPASI masyarakat lain, khususnya orang dewasa.

KIB juga ikut mendukung Deklarasi Gerakan Nasional Anti Miras bersama DPD DKI Jakarta, Fahira Idris masih dalam kawasan yang tidak begitu jauh.

Akhirnya, Erlinda- KPAI memuji komitmen dan inisiasi cerdas dari KIB agar kepala daerah taat azas dan patuh pada UU Perlindungan Anak no 23 tahun 2002 jadi sudah 12 tahun, Oktober 2014 ini.


Welcome AhoK..............!