Kempera 2014; Salurkan KPR FLPP Rp 13,1 Triliun

Kempera 2014; Salurkan KPR FLPP Rp 13,1 Triliun

Jakarta, Kabarindo- Kementerian Perumahan Rakyat (Kempera) dalam kurun waktu 2010-2014 telah menyalurkan dana Kredit Pemilikan Rumah berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan hingga mencapai Rp13,1 triliun.

"Kinerja penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan oleh Kempera mulai 2010 hingga 2014 sebesar Rp13,152 triliun dan telah dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan 308.041 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kempera Sri Hartoyo, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (30/9).

Sri Hartoyo menjelaskan, penyerapan dana KPR FLPP oleh masyarakat terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa bantuan pembiayaan perumahan yang dilaksanakan oleh Kempera sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya mereka yang ingin memiliki rumah dengan harga terjangkau.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP) Kempera, Budi Hartono, menerangkan, dalam penyaluran KPR FLPP, pihak Kempera menggandeng sekitar 20 bank penyalur, baik bank swasta nasional maupun bank pembangunan daerah yang ada.

"Melalui program pembiayaan perumahan tersebut, masyarakat dapat memiliki rumah dengan harga terjangkau dengan suku bunga rendah, yakni 7,25 persen, dan angsuran tetap selama masa tenor KPR," katanya.

Penyaluran dana KPR FLPP tersebut, kata Budi, dilaksanakan tersebar di 34 provinsi di Indonesia, dan terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 120.963 unit.

Selanjutnya, Provinsi Banten sebanyak 33.310 unit; Jawa Timur berjumlah 23.702 unit; Kalimantan Selatan sebanyak 18.724 unit, dan Jawa Tengah sebanyak 17.866 unit.

Sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat Indonesia Property Watch (IPW) mengatakan, bahwa penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan tidak dibebankan kepada swasta yang tugasnya mencari laba.

"Seharusnya Pemerintah menjadi penanggung jawab utama penyediaan rumah murah, dan bukannya diserahkan ke swasta," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda.

Ia menilai Pemerintah tidak berbuat banyak untuk penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini karena pemenuhan target rumah rakyat bukan dibangun oleh Pemerintah, melainkan pihak swasta.

"Bila swasta diwajibkan membangun, porsinya (seharusnya) dalam posisi membantu," ujarnya seperti dilansir dari laman beritasatu.