KemenkumHAM RI; Makin Berbenah Diri Secara Internal

KemenkumHAM RI; Makin Berbenah Diri Secara Internal

Jakarta, Kabarindo- Dari rilis yang diterima redaksi.

Acara tersebut bertajuk, "Penguatan Peran Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu".

Sistem pemasyarakatan indonesia bertujuan untuk  pembangunan kapasitas pribadi warga binaan. Dalam hal ini menghadirkan negara dalam pembangunan pribadi manusia Indonesia tanpa terkecuali.

Penguatan sistem peradilan pidana masih memerlukan pembenahan sistem berupa Criminal justice system yang integrated atau Rangkaian sistem peradilan terpadu, dimana dibutuhkan relasi dan sinergitas kerja antar lembaga yang masih harus ditingkatkan.

Sistem terintegrasi harus harmonis, agar sistem menjadi lebih baik dan permasalahan over kapasitas, understaff, atau rasa frustasi warga binaan krn tdk memiliki harapan untuk mendapatkan remisi dapat diatasi.

Kemenkumham telah melakukan FGD mengenai PP 99 tahun yang akan direvisi dan memang harus di revisi. Proses akan dijalankan, namun Menkumham berharap jangan hanya karena pandangan politik, proses jadi terhenti dan dianggap hanya satu bentuk bagi-bagi remisi saja. Karena remisi itu hak bagi para warga binaan.

Menkumham akan menerapkan sistem remisi online. Karena sistem harus di benahi tanpa menghilangkan hak asasi para warga binaan. Pemajuan hak asasi manusia tanpa terkecuali merupakan filosofi pemasyarakatan kita.

Dengan diberikan hukuman kurungan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan
Menghilangkan kebebasan bukan berarti menghilangkan hak asasi nya.

Lapas bukan tempat menghukum manusia namun tempat pembinaan agar warga binaan dapat siap kembali ke masyarakat. Rekan-rekan di DitjenPas sudah sekuat tenaga melakukan pembinaan sehingga sudah dapat menghasilkan produk unggulan. Hal ini harusnya mendapatkan apresiasi dan sorotan dari masyarakat luas. Jangan sampai kerja keras hilang karena persoalan yg terjadi. Warga binaan memiliki potensi produktif yang luar biasa. Semangat tidak boleh surut.

Operasi dan sidak akan terus giat dilakukan bekerja sama dengan instansi terkait. Secara internal, seluruh jajaran diwajibkan untuk melihat protap dan harus dapat melihat kondisi lapangan dengan baik sehingga segala permasalahan dapat selesai secara sistematis dan terukur. Akan ada tindakan tegas jika melanggar. Kami sudah beberapa kali mencopot oknum jajaran kami yang terbukti bersalah sebagai bentuk keseriusan kami.

Kami akan mengutamakan perbaikan sistem dan infrastruktur. Kemenkumham terbuka untuk di kritik tapi tolong lihat permasalahan secara proporsional dan seimbang.

Diharapkan integritas jajaran dan sinergitas kerja sama dengan institusi dapat ditingkatkan sehingga bersama sama dapat menyelesaikan permasalahan lapas.