Kemendagri; Sukses Gelar Rakornas Bina Pemerintahan Desa Tahun 2015

Kemendagri; Sukses Gelar Rakornas Bina Pemerintahan Desa Tahun 2015

Pecenongan, Jakarta, Kabarindo- Kementerian dalam negeri melatih 222.279 aparat desa dan 14.000 aparat kecamatan pada tahun 2015.

Pelatihan aparat desa dimaksudkan untuk menjamin tertib tata kelola keuangan dan asset desa.

Sebagaimana diketahui, desa sesuai amanat UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, yakni memiliki sumber-sumber pendapatan yang jelas yang perlu dikelola guna kemaslahatan masyarakat desa. Selain memiliki sumber keuangan, desa juga memiliki asset yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 juga telah menggariskan tentang tata kelola keuangan desa. Dalam peraturan dimaksud diatur sumber-sumber keuangan desa, cara mendapatkan sumber-sumber keuangan, cara penggunaan sumber keuangan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan desa, cara mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran desa serta pemanfaatan asset desa. Seluruh sistem tata kelola keuangan dan asset ini wajib dipatuhi oleh pemerintah desa. Karena hanya melalui kepatutan, terdapat jaminan bahwa pengelolaan keuangan dan asset akan memberikan manfaat bagi pembangunan masyarakat desa.

Berkaitan dengan tata kelola keuangan dan asset tersebut, sumber keuangannya telah diatur pada pasal 72 Undang-Undang No.6 Tahun 2014, yang terdiri dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa, alokasi dana desa yang bersumber dari dana perimbangan, bantuan keuangan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan tidak mengikat dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pada tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri melatih para master trainer dari seluruh provinsi dan kabulaten/kota serta pegawai pusat dan perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia.
Pelatihan di lintas aparat tingkat desa dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi yang disalurkan kementerian dalam negeri kepada 33 Provinsi. Melalui dana itu, diharapkan peran dan tugas Gubernur selaku Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat provinsi semakin dimantapkan, jelas Nata Irawan, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri pada kesempatannya di acara pembukaan Rakornas di Hotel RedTop, Jakarta.
Hanya dengan penyiapan aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan desa, tata kelola keuangan desa akan terjamin manfaatnya bagi masyarakat.

Pemerintah pusat dan daerah perlu membina dan mengawasi aparat desa guna menjamin ketertiban penatakelolaan seluruh sumber keuangan desa, termasuk didalamnya, sumber keuangan desa APBN. Dan kedepan setiap desa diharapkan bisa mandiri dengan kemampuannya sendiri.

Selamat kepada para peserta yang hadir dan diharapkan Rakornas ini dapat diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, ucap Yasmandi A Tumenggung, Sekjen Kemendagri pada akhir sambutannya di pembukaan Rakornas, pagi pukul 09.00 WIB.


Semoga, Aparat desa siap melayani kepentingan masyarakat Indonesia.............!