Kemendag RI; Kumpulkan Kadis Perdagangan Se-Indonesia

Kemendag RI; Kumpulkan Kadis Perdagangan Se-Indonesia

Jakarta, Kabarindo- Tak ingin Indonesia hanya menjadi pasar bagi pihak luar negeri, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel kembali melakukan konsolidasi di bidang perdagangan.

Seluruh Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Bidang yang menangani standardisasi dan perlindungan konsumen se-Indonesia dikumpulkan. "Kita harus memperkuat pasar domestik. Modal besar kita adalah pasar dan kita harus mengamankannya, melindungi konsumennya," demikian ditegaskan Mendag Rachmat dalam Rapat Koordinasi Kegiatan dan Kebijakan di Bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2015, hari ini Selasa (10/3), di Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Jakarta. Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Ditjen SPK) Kementerian Perdagangan mengemban tugas penting dalam menyelaraskan arah kebijakan perdagangan dalam negeri dengan arah kebijakan perlindungan konsumen guna memperkuat pasar dalam negeri.

Ditjen SPK menciptakan transformasi kebijakan yang lebih prokonsumen. Sasarannya agar konsumen cerdas, mandiri, dan cinta produk dalam negeri. Sepanjang 2014, Ditjen SPK telah berhasil mengawasi 467 produk meliputi parameter Standar Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 278 produk, parameter label Berbahasa Indonesia sebanyak 145 produk, dan parameter Manual dan Kartu Garansi (MKG) Berbahasa Indonesia sebanyak 44 produk. Total seluruh produk yang telah diawasi sejak terbentuknya Ditjen SPK pada 2011 sampai 2014 sudah sebanyak 1.689 produk. Dalam upaya perlindungan konsumen terhadap aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L) serta terkait harga diri suatu bangsa, Kemendag berkoordinasi dengan berbagai pihak di antaranya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Dinas yang membidangi perdagangan provinsi di seluruh Indonesia berhasil menangani peredaran apel jenis Granny Smith dan Gala produksi Bidart Bros, Bakersfield, California, Amerika Serikat (AS), serta pakaian bekas impor. Di era perdagangan bebas nanti, Mendag Rachmat meminta seluruh Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang menangani SPK menjadi garda terdepan bagi keberhasilan program peningkatan SPK di seluruh wilayah tanah air. "Kita semua harus menjadi garda paling depan dalam menjaga dan meningkatkan standar produk kita, serta melindungi konsumen kita," tegasnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan SPK juga diharapkan dapat memberikan masukan-masukan strategis, serta langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan sinergi dan menyelaraskan persepsi.

Rapat ini berlangsung pada 10-11 Maret 2015 dengan tema “Penerapan Kebijakan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Terhadap Konsumen, serta Meningkatkan Daya Saing Produk Dalam Negeri." Sesuai Nawa Cita, Pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap program perlindungan konsumen, khususnya dalam edukasi konsumen dan standardisasi melalui SNI. Sesuai Nawa Cita, target dan sasaran strategis Ditjen SPK dalam RPJM 2015-2019 yaitu meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar/jasa.