Kemendag Ajak Pelaku Usaha; Peduli Konsumen

Kemendag Ajak Pelaku Usaha; Peduli Konsumen

Jakarta, Kabarindo- Pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas, jujur dan beritikad baik.

Hal itu dipapar lugas oleh Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Nus Nuzulia Ishak, pada acara Sosialisasi Perlindungan Konsumen hari ini (25/10), di Senayan City, Jakarta.

Sosialisasi dihadiri sekitar 250 peserta yang berasal dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (APRINDO), Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Retail Modern Indonesia (AP3MI), Gabungan Asosiasi Perusahaan Makanan dan Minuman (GAPMI), Asosiasi Pengusaha Mainan Anak (APMI), Gabungan Pengusaha Elektronik Indonesia (GABEL), Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (ASPARINDO).

Lebih lanjut, Dirjen SPK juga menjelaskan beberapa kebijakan di bidang perlindungan konsumen, yaitu tentang label, manual dan kartu garansi, serta SNI wajib. Berdasarkan Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang Dalam Bahasa Indonesia yang telah diubah dengan No. 22/M-DAG/PER/5/2010, maka sebanyak 45 jenis produk telematika dan elektronika wajib menggunakan label dalam bahasa Indonesia.

Sedangkan berdasarkan Permendag No. 19/MDAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika, maka sebanyak 103 produk yang terdiri dari 46 jenis barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi dan informatika, 8 jenis barang sarana bahan bangunan, 24 jenis barang keperluan kendaraan bermotor, dan 25 jenis barang lainnya diwajibkan mempunyai manual dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia. Selain kedua hal tersebut, saat ini sebanyak 95 produk telah dikenakan SNI wajib.

Dalam upaya penegakan hukum, lanjut Dirjen SPK, Kementerian Perdagangan melakukan kegiatan pengawasan barang beredar di pasar secara rutin. "Dari kegiatan pengawasan pasar tahun 2011 hingga Juni 2013 telah dihasilkan 927 temuan. Temuan terbesar adalah pelanggaran terhadap ketentuan label, disusul SNI wajib serta buku manual dan kartu garansi. Sebanyak 74% temuan berasal dari produk impor dan sisanya sebanyak 26% berasal dari produk dalam negeri," jelas Dirjen SPK.

Dirjen SPK juga menyampaikan bahwa dari hasil temuan pengawasan tahun 2012, telah dilakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi. Untuk pelanggaran pidana dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), pelimpahan berkas ke Kejaksaan Agung melalui Mabes Polri dan proses persidangan di Pengadilan Negeri. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 62, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

Untuk pelanggaran administrasi dapat ditindaklanjuti berupa teguran tertulis dan penarikan barang dari peredaran, dengan tidak menutup kemungkinan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha atau pendaftaran di bidang perdagangan.