KONSIL LSM INDONESIA; Punya Kode Etik

KONSIL LSM INDONESIA; Punya Kode Etik

Jakarta, Kabarindo- Maraknya praktik penyimpangan yang dilakukan oleh individu dan lembaga yang mengatasnamakan LSM dinilai mulai meresahkan.

Mereka melakukan praktik penyimpangan yang bertentangan dengan visi dan misi LSM. Misalnya, melakukan pemerasan, korupsi dana sosial, praktik kekerasan, sampai pengerahan massa untuk kepentingan politik praktis. Praktik ini juga dinilai merugikan para pegiat LSM yang bekerja secara konkret melakukan pembelaan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk meminimalkan praktik penyimpangan ini, sejumlah 96 LSM di 15 provinsi di Indonesia yang tergabung dalam Konsil LSM Indonesia sepakat untuk mempromosikan Kode Etik LSM. Kode etik ini diharapkan menjadi acuan tentang LSM yang akuntabel.

Selama tiga hari, 23-25 September 2013 di Jakarta, Konsil LSM Indonesia yang berfokus pada gerakan transparansi dan akuntabilitas LSM menyelenggarakan Kongres Nasional ke-II.  Kongres ini dimulai dengan seminar Potensi Dampak UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Masa Depan Relasi OMS – Negara.

Kode Etik yang dikembangkan Konsil LSM Indonesia mengatur perilaku yang didasarkan atas prinsip-prinsip: non-pemerintah, non-partisan, anti diskriminasi, penghormatan terhadap HAM, keberpihakan pada masyarakat marginal, nirlaba, kerelawanan, keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, anti korupsi-kolusi-nepotisme, transparansi, partisipasi, independensi, anti kekerasan, keadilan dan kesetaraan gender, pengelolaan keuangan yang akuntabel, serta kepentingan terbaik untuk anak.