Jatim; Siap Wujudkan Tata Niaga Komoditas Pangan Strategis Yang Efisien

Jatim; Siap Wujudkan Tata Niaga Komoditas Pangan Strategis Yang Efisien

Surabaya, Kabarindo- Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Wilayah TPID Jatim pada Mei 2015, TPID Jatim berupaya memperkuat peran pemerintah daerah dalam percepatan pembenahan tata niaga komoditas pangan strategis di Jatim melalui inisiasi percepatan pelaksanaan kerja sama antar daerah yang bersinergi dengan BUMD. Program ini diharapkan dapat terlaksana pada awal 2016.
 
Upaya tersebut selanjutnya dirumuskan melalui Rapat Koordinasi Wilayah TPID kedua se-Jawa Timur pada Senin (14/12/2015) yang mengangkat tema “Penguatan Fungsi Buffer Stock Komoditas Pangan Strategis Melalui Kerja Sama Antar Daerah di Jawa Timur”.
 
Peserta kegiatan tersebut adalah seluruh anggota TPID di 38 kabupaten/kota se-Jatim, perwakilan TPID Jateng, TPID Nusa Tenggara Barat, TPID Kalimantan Timur dan TPID DKI Jakarta.

Arahan terkait penguatan strategi pengendalian inflasi disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim yang juga pengarah TPID Jatim, Benny Siswanto. Kemudian Sekretaris Daerah Jatim, Akhmad Sukardi, selaku Ketua TPID Jatim, menekankan pentingnya komitmen tindak lanjut dari setiap rakorwil yang telah dilakukan.
 
Beberapa upaya percepatan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil rakorwil antara lain:
 
-Aspek penguatan kelembagaan yaitu penandatanganan kesepakatan bersama terkait kerja sama antar daerah antara pemprov, pemkab/pemkot BI dan BUMD provinsi serta penyelarasan program kerja sama antar daerah ke dalam program kerja pemda.
 
- Aspek penguatan produksi, distribusi dan konektivitas, yaitu penguatan landasan regulasi yang mendasari penguatan fungsi BUMD sebagai lembaga buffer, dukungan alokasi anggaran dari APB untuk penguatan infrastruktur BUMD dan peningkatan kerja sama pemda dengan perbankan dalam pembiayaan BUMD.
 
 - Aspek kajian & informasi serta regulasi & monitoring, yaitu penguatan landasan regulasi yang mendasari penguatan fungsi BUMD sebagai penyedia informasi data pasokan dan mendorong peningkatan infrastrukur dalam mendorong sistem informasi yang terintegrasi.
 
- Aspek pengendalian ekspektasi, yaitu meningkatkan sinergi dalam menjaga kesinambungan pasokan komoditas pangan strategis di masing-masing daerah.
 
Pelaksanaan program ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan struktural yang menjadi kendala dalam pengendalian inflasi di Jatim yaitu masih lemahnya sistem kelembagaan di sektor pertanian yang berdampak pada tata niaga pangan yang tidak efektif dan efisien.
Kerja sama antar daerah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani melalui perluasan akses pasar UMKM di sektor pertanian sehingga pelaksanaannya turut memberi andil dalam menopang pengembangan perekonomian Jatim, terutama dari sisi pengembangan usaha di sektor pertanian yang saat ini mendominasi penyerapan tenaga kerja.
 
Pada kesempatan ini, dilakukan evaluasi perkembangan inflasi hingga November 2015 yang tercatat 4,65% (yoy) dan 2,22% (ytd). Secara keseluruhan inflasi pada 2015 relatif terkendali seiring minimnya kebijakan pemerintah yang mendorong kenaikan harga dan terkendalinya harga komoditas pangan di tengah risiko anomali iklim El Nino.
 
Namun masih terdapat beberapa tantangan pengendalian inflasi yang perlu menjadi fokus perhatian, antara lain penyesuaian sejumlah administered prices oleh pemerintah dan kemungkinan dampak lanjutan El Nino terhadap produksi pangan pada 2016. Di tengah berbagai tantangan tersebut, TPID Jatim meyakini dengan berbagai upaya pengendalian inflasi yang telah dan akan dilakukan, inflasi Jatim pada 2016 diperkirakan berada dalam  dalam rentang sasaran inflasi 4 ±1% (yoy).