Indonesia; Punya Laporan Perkembangan Implementasi Bogor Goals

Indonesia; Punya Laporan Perkembangan Implementasi Bogor Goals

Medan, Kabarindo- “Sesuai kesepakatan, Indonesia dan ekonomi APEC lainnya harus menyerahkan laporan kemajuan pencapaian Bogor Goals dalam bentuk Individual Action Plans (IAP) 2014 paling lambat 29 Januari 2014,”

Hal itu dipapar oleh Direktur Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Kementerian Perdagangan, Deny W. Kurnia,
seusai pertemuan Komite Perdagangan dan Investasi APEC di Medan (Rabu, 3/7).

IAP merupakan Rencana Aksi Individu anggota APEC dalam mewujudkan Bogor Goals, yaitucita-cita untuk mewujudkan kawasan perdagangan dan investasi bebas dan terbuka di
Asia-Pasifik. Komitmen tersebut akan diwujudkan oleh ekonomi maju tahun 2010 dan ekonomi berkembang tahun 2020. Untuk menilai bahwa IAP tersebut benar-benar dijalankan oleh anggota, APEC membentuk instrumen Peer Review (pengawasan bersama).
Pengawasan atas komitmen masing-masing ekonomi APEC antara lain mencakup kebijakan penurunan tarif, penghapusan hambatan non tarif, kemajuan perdagangan jasa, kemudahan lalu lintas investasi dan bisnis, serta fasilitasi perdagangan.

Pada tahun 2010, 5 ekonomi maju dan 8 ekonomi berkembang telah melaksanakan proses pelaporan untuk membuktikan diri telah mencapai Bogor Goals. Sedangkan Indonesia baru akan
melakukannya tahun 2020, sesuai jadwal yang disepakati pada pertemuan para Pemimpin di Bogor tahun 1994.

Sejak 2010, IAP dilaporkan tiap 2 tahun sekali sampai terwujudnya Bogor Goals tahun 2020. Berdasarkan aturan baru, seluruh ekonomi APEC terlibat dalam Peer Review untuk menilai IAP ini. Untuk mempermudah penilaian, Policy Support Unit (PSU) APEC menyusun ringkasan mengenai keberhasilan dan perbaikan yang perlu dilakukan oleh ekonomi yang kemudian dibahas oleh Pejabat Senior dan nantinya masyarakat secara terbuka dapat mengakses IAP dimaksud pada website APEC.

“Proses IAP dan Peer Review telah mendorong APEC menurunkan tingkat tarif rata-rata di kawasan Asia-Pasifik, yaitu dari 16,9% tahun 1994 menjadi 5,8% tahun 2010, sehingga memperlancar lalu lintas perdagangan dan menjadikan APEC sebagai kawasan yang paling dinamis dan terbuka di dunia. Tingkat pertumbuhan perdagangan APEC sejak 1994 adalah sebesar 7%, dimana nilai total ekspornya meningkat dari USD 2 triliun menjadi USD 5,8
triliun tahun 2010,” ujar Deny.

Berkembang lebih cepat dibanding kawasan lain dunia, APEC menguasai 55% pendapatan domestik bruto (PDB) dunia. Pertumbuhan pendapatan per kapita APEC sejak 1994, rata-
rata sebesar 2,3% per tahun, lebih tinggi dibanding pertumbuhan dunia yang 1,3% per tahun. Menurut laporan PSU APEC bulan Juli ini, perekonomian APEC tahun 2013 diperkirakan tumbuh 4,1% sedangkan pertumbuhan dunia (di luar APEC) hanya 2,3%.

Bagi Indonesia, sebagian besar mitra dagang utama pada peringkat 10 besar adalah anggota APEC. Mereka adalah China, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Thailand, Korea, Malaysia, dan Taiwan. “Meskipun sempat terpuruk akibat diterjang krisis keuangan Asia
1997-1999, Indonesia memperoleh manfaat besar dari keterbukaan dan jalinan perdagangan Asia-Pasifik, sehingga membantu meningkatkan pendapatan nasional dari USD 330 miliar tahun 1994 menjadi USD 1.123 miliar tahun 2011. Pendapatan per kapita Indonesia pada periode tersebut tumbuh dari USD 730 menjadi USD 3.495,” lanjut Deny.

IAP dan Peer Review dianggap telah berhasil mengawal APEC menuju keterbukaan perdagangan dan investasi sesuai Bogor Goals, namun Komite Perdagangan dan Investasi APEC mendapat amanat dari para Pemimpin APEC agar proses tersebut berlanjut sampai tahun 2020.

Komite Perdagangan dan Investasi, yang bersidang di Medan pada 2-3 Juli 2013, merupakan bagian dari proses APEC untuk terus mengawasi pelaporan IAP setiap dua tahun. “Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan amanat para Pemimpin tahun 2010,
yaitu bahwa APEC harus menyelesaikan beberapa ‘pekerjaan rumah’ yang belum selesai, termasuk dalam mengurangi kesenjangan tingkat pembangunan di antara sesama anggota APEC maupun di dalam wilayah masing-masing anggota,” tambah Deny.
Menurut Deny, setidaknya ada 6 sektor yang menunjang realisasi Bogor Goals yang diminta para Pemimpin APEC sejak 2010 untuk dibenahi penanganannya dan dilaporkan kemajuannya dalam IAP. Hal tersebut meliputi masih tingginya tarif produk pertanian dan
tekstil dan produk tekstil; hambatan di beberapa bidang seperti keuangan, telekomunikasi, transportasi dan jasa audiovisual serta pergerakan manusia; restriksi di sektor investasi seperti dalam bentuk pelarangan atau pembatasan modal; kebijakan non tarif yang menghambat; penanganan isu standard and conformance, prosedur kepabeanan, hak kekayaan intelektual, government procurement; dan reformasi struktural.

“Kita perlu berkoordinasi guna menyusun IAP Indonesia 2014 dan menyampaikannya ke Sekretariat APEC, sesuai tenggat waktu, yaitu paling lambat 29 Januari 2014,” tegas Deny.