Indonesia Property Watch (IPW); Usulkan Badan Pelaksana Perumahan

Indonesia Property Watch (IPW); Usulkan Badan Pelaksana Perumahan

Jakarta, Kabarindo- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Property Watch (IPW) mendesak pemerintah membentuk Badan Pelaksana Perumahan untuk membangun perumahan rakyat, sehingga tidak lagi menyerahkan sepenuhnya kepada swasta seperti saat ini.

"Pemerintah perlu membentuk Badan Pelaksana Perumahan seperti yang telah diamanatkan oleh UU No1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang sampai saat ini belum terbentuk juga," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, Jumat (1/8).

Untuk itu, menurut dia, pemerintah harus mendorong terbentuknya Badan Pelaksana Perumahan karena sangat strategis sebagai bagian dalam mekanisme pengendalian harga tanah untuk perumahan rakyat. Badan itu juga sebagai eksekutor program kebijakan pemerintah membantu menteri yang saat ini dinilai Ali tidak efektif.

Badan tersebut, lanjutnya, akan melibatkan semua pemerintah daerah yang saat ini tidak dapat dilakukan oleh menpera karena tidak berwenang untuk mengatur pemerintah daerah selain Kementerian Dalam Negeri.

"Karenanya Badan ini sangat dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya kebijakan menpera secara konkret," kata Ali.

Ia mengingatkan pemerintahan mendatang memiliki dua posisi yang harus dipikirkan, yaitu menpera sebagai regulator dan Ketua Badan sebagai eksekutor.

Sementara dari sisi pengambilan kebijakan perumahan, ujar dia, calon menpera seharusnya juga tidak hanya sebatas profesional, namun juga mempunyai kemampuan lobi politik yang mumpuni. "Karena banyak kebijakan-kebijakan yang nantinya harus disetujui oleh DPR yang membutuhkan kemampuan politik," katanya.

Sedangkan di sisi lain, Ketua Badan Pelaksana Perumahan adalah mutlak harus dari kalangan profesional yang benar-benar mengerti sektor perumahan rakyat.

Sebelumnya, organisasi Real Estat Indonesia (REI) menyatakan sektor properti merupakan salah satu sektor yang layak dimasukkan sebagai industri strategis karena berkaitan dengan perumahan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat.

"Industri properti nasional merupakan industri strategis yang memerlukan arah pengembangan dan perencanaan untuk dapat mengangkat dan mendorong secara optimal potensi yang ada di dalamnya," kata Ketua Umum REI Eddy Hussy di Jakarta, Senin (14/7).

Menurut dia, untuk itu presiden mendatang diharapkan menempatkan Kementerian Perumahan Rakyat di bawah koordinasi Kementerian Bidang Perekonomian.

Ia mengingatkan selama ini industri properti nasional telah memberikan "multiplier effect" (efek berganda) yang tinggi terhadap kinerja perekonomian nasional.

Apalagi, lanjutnya, Lembaga Penelitian Ekonomi UI menyebutkan ada sebanyak 175 industri dan jasa yang terkait dengan pertumbuhan industri properti nasional. "Pemerintah selama ini juga mengukur laju pertumbuhan ekonomi dengan melihat pertumbuhan sektor properti," kata Eddy Hussy seperti dilansir dari laman beritasatu.