Ibukota Jakarta; Siap Terapkan ERI

Ibukota Jakarta; Siap Terapkan ERI

Jakarta, Kabarindo- Masalah utama kota besar seperti Jakarta adalah kemacetan lalu lintas.

Berbagai upaya dilakukan Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya tidak membuahkan hasil yang menggembirakan. Justru kemacetan lalu lintas, akhir-akhir ini bertambah parah di jakarta.

Karena itu, Polda Metro Jaya meluncurkan sistem Electronic Registration and Indentification (ERI). Atau sistem pendataan dan indentifikasi kendaraan bermotor secara elektronik, tidak lagi konvensional.

Diharapkan dengan diterapkannya ERI, tidak ada lagi ratusan polisi lalu lintas (polentas) di jalan-jalan Jakarta untuk mengawai lalu lalangnya kendaraan bermotor.

Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Irvan Prawira menerangkan ERI adalah sistem regident kendaraan bermotor secara elektronik. ERI akan menggunakan alat semacam on board unit (OBU) yang dilekatkan di kendaraan. Dengan OBU ini petugas dapat membaca data kendaraan dalam keadaan apa pun atau sedang berjalan dalam kecepatan tinggi.

“ERI merupakan sistem pendataan kendaraan bermotor yang dapat memberikan jaminan legitimasi kendaraan bermotor, legitimasi pengoperasional kendaraan bermotor dan fungsi kontrol kaitan dengan penegakkan hukum,” kata Irvan dalam acara Diskusi Publik Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) tentang ERI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (25/9) seperti dilansir dari laman beritasatu.

Penerapan ERI akan membuat penegakan hukum lalu lintas dapat dilakukan secara elektronik, dan tidak lagi secara konvensional. Bila penegakan hukum secara konvensional diperlukan banyak personel polisi untuk pengawasan, tidak dapat terkontrol 24 jam secara total, tidak semua pelanggaran lalu lintas dapat termonitor, lemah dalam pembuktian, terjadi perdebatan dan membuka peluang terjadinya KKN.

Sedangkan penegakkan hukum secara elektronik atau electronic law enforcement (ELE) melalui sistem ERI, penggunaan personel dapat lebih diminimalisir atau difokuskan untuk kepentingan lain. Lalu lintas pun dapat terawasi selama 24 jam penuh, semua pelanggaran lalu lintas dapat termonitor, walapun jumlah banyak secara bersamaan.

Kemudian mudah dalam pembuktian, karena sistem ERI mengcapture atau memotret kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang dapat menjadi bukti akurat. Konsisten dan tegas menindak semua pelanggar dan tidak ada KKN serta meminimalisir kemacetan karena tidak perlu memberhentikan kendaraan pelanggar.

“Manfaatnya bagi kami, aparat kepolisian, dapat menjaga kesehatan petugas lapangan dari polusi udara. Jadi tidak ada lagi polentas di jalan-jalan raya. Bayangkan saja di Indonesia, jumlah polantas sebanyak 4.777 personel. Sedangkan di negara-negara maju, jumlah polisi hanya 250 orang. Karena mereka sudah memakai sistem ini sejak lama,” jelasnya.

Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan menegaskan negara yang beradab adalah negara yang minim menggunakan polisi di lapangan atau di jalan raya untuk mengawasi lalu lintas. Negara yang beradab menggunakan teknologi untuk mengawasi arus lalu lintas dan melakukan penegakan hukum.

“Jadi negara yang masih banyak menurunkan polisi di jalan-jalan untuk mengatur lalu lintas dan melakukan penegakan hukum lalu lintas adalah negara yang tidak beradar. Karena itu, saya desak Pusat segera menerapkan ERI untuk menciptakan Indonesia yang beradab,” tegas Tigor.