Hari Konsumen Nasional 2015; Momentum Jadi Konsumen Cerdas

Hari Konsumen Nasional 2015; Momentum Jadi Konsumen Cerdas

Jakarta, Kabarindo- Pemerintah terus berupaya meningkatkan keberdayaan konsumen guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Tak hanya paham akan hak dan kewajibannya, tetapi konsumen diharapkan mampu menggunakan hak dan kewajibannya untuk menentukan pilihan terbaik, termasuk menggunakan produk dalam negeri untuk dirinya dan lingkungannya.

“Peningkatan keberdayaan konsumen ini tidak hanya menambah perlindungan hak-hak konsumen, tetapi juga mendorong kesadaran dan kewajiban konsumen yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas dan pertumbuhan industri, serta perekonomian nasional,“ kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel di tengah acara puncak Hari Konsumen Nasional 2015 di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, kemarin (12/5).

Sebagai negara dengan jumlah konsumen terbesar ke-4 di dunia, konsumen Indonesia saat ini menghadapi pasar yang semakin kompleks dan banyaknya pilihan produk, baik lokal maupun impor. Kementerian Perdagangan melakukan pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) di kota besar di Indonesia. IKK adalah instrumen untuk mengukur kesadaran dan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya, serta kemampuannya dalam berinteraksi dengan pasar.

Ukuran IKK ini meliputi tingkat sadar, paham, mampu, kritis, dan berdaya. Berdasarkan hasil survei pada tahap pertama; konsumen Indonesia mencapai tingkat ‘paham’. Sementara itu, survei pada tahap kedua akan dilanjutkan di daerah lainnya, termasuk daerah pedesaan.

“Keberdayaan konsumen Indonesia saat ini baru pada tingkat ‘paham’, yaitu memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Untuk itu perlu didorong agar mencapai tingkat ‘mampu’ hingga lima tahun mendatang,” jelas Mendag Rachmat.

Meningkatnya IKK dari ‘paham’ menjadi ‘mampu’, maka dalam lima tahun ke depan masyarakat Indonesia akan mengutamakan produk buatan dalam negeri, mampu menentukan produk yang berkualitas, serta mampu memperjuangkan haknya. Dengan demikian, pelaku usaha juga akan terpacu untuk menjaga kualitas dan memberikan pelayanan prima. Untuk itu Pemerintah akan terus meningkatkan edukasi dan membangun kesadaran konsumen, serta pembinaan kepada pelaku usaha.

“Kemampuan ini tidak hanya menguntungkan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional yang 60%-nya disumbang dari konsumsi di dalam negeri,” lanjut Rachmat.

Rachmat juga menegaskan bahwa konsumsi produk dalam negeri sangat membantu kelangsungan hidup produsen dan tenaga kerja di dalam negeri karena akan meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penghargaan terhadap hasil karya bangsa sendiri, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor.

“Konsumen Indonesia jangan mau lagi terkecoh dengan maraknya produk impor. Contohnya impor pakaian bekas, keberadaanya di dalam negeri saja sudah ilegal, tidak ada jaminan pula aspek kualitas, kebersihan, dan higienisnya,” kata Rachmat.

Hasil survei IKK diukur dari dimensi keberdayaan konsumen pada tahapan pra-pembelian, tahapan pembelian dan tahapan pasca-pembelian. Pada tahapan pasca-pembelian, ternyata kecenderungan untuk bicara dan melakukan komplain apabila dirugikan hanya mempunyai nilai indeks sebesar 11,96.
Menurut Rachmat, perilaku konsumen Indonesia harus diubah menjadi lebih berani memperjuangkan haknya.

Terkait hal tersebut, saat ini Pemerintah masih berupaya meningkatkan pembentukan dan penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga target tersedianya 200 BPSK di Indonesia pada 2019 dapat terlaksana. Saat ini baru ada 78 BPSK yang beroperasi dari 166 BPSK yang terbentuk di Indonesia. BPSK bertugas membantu penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Rachmat juga mengimbau konsumen harus ikut aktif dalam upaya memperjuangkan hak mendapatkan kepastian kebenaran dalam bertransaksi yang menggunakan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP). Hingga tahun 2014 telah terbentuk 268 Pasar Tertib Ukur dan 16 Daerah Tertib Ukur.

Namun jumlah ini masih sangat kurang bila dibandingkan jumlah total pasar dan daerah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Maka dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tera dan tera ulang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Hal ini diharapkan akan semakin mempercepat peningkatan jumlah pasar dan daerah yang memiliki predikat Tertib Ukur.

Di sisi lain, Pemerintah bersama masyarakat (swasta) akan terus berusaha meningkatkan daya saing produk dalam negeri, yaitu melalui pemberdayaan UKM. Kepada UKM akan diberikan bantuan berupa bimbingan dan pelatihan, mulai dari pemilihan bahan baku dan penolong, proses produksi, hingga pengemasan sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan aman bagi masyarakat.

Pilih Produk Ber-SNI
Selain itu, dalam hal perlindungan konsumen, Pemerintah telah menetapkan sekitar 7.000 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang 109 di antaranya telah ditetapkan menjadi SNI wajib. Dengan menggunakan produk bertanda SNI, maka akan terjamin terpenuhinya aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan (K3L).

Sampai saat ini masih ditemukanmainan anak yang tidak sesuai SNI dan mengandung bahan kimia berbahaya, pakaian bekas eks-impor yang mengandung bakteri dan jamur yang mengganggu kesehatan konsumen, bakso yang dicampur daging babi hutan, es balok yang menggunakan air tidak layak, serta makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya, seperti boraks, rodamin-B, formalin, dan sebagainya. Oleh karena itu, konsumen harus lebih kritis mengetahui kondisi barang, antara lain dengan memperhatikan label dan masa kadaluarsa.

Rachmat mengimbau, konsumen harus menjadi subjek dalam perdagangan dan sadar atas putusannya membeli, serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. “Masyarakat harus mampu menolak produk yang tidak aman, seperti pada produk yang tidak ber-SNI, tidak menggunakan label dalam Bahasa Indonesia, serta minuman dan makanan yang menggunakan zat berbahaya, zat pengawet, dan zat pewarna nonpangan.” Ujarnya.

Dalam hal menjamin produk yang memenuhi aspek K3L yang tersedia di pasar, Pemerintah akan memperketat implementasi pengaturan impor, distribusi, dan penyalahgunaan peruntukan bahan tambahan obat dan makanan (zat pengawet, pewarna nonpangan, dan sejenisnya) melalui Tim Terpadu bersama instansi teknis terkait, melakukan intensifikasi pengawasan barang beredar di pasar, baik untuk barang nonpangan, pangan olahan, maupun pangan segar.