Gerakan Bersama Anti HOAX 7 Kota Sukses Berlangsung; Awesome....!

Gerakan Bersama Anti HOAX 7 Kota Sukses Berlangsung; Awesome....!

CFD Sudirman, Jakarta, Kabarindo- Akhir pekan kemarin.

Diinisiasi oleh Kominfo bersama dengan Masyarakat Indonesia Anti Hoax secara bersamaan di 7 kota Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Wonosobo, Jogjakarta dan Surabaya telah berlangsung "Deklarasi Anti Hoax" yang berlokasi di pusat keramaian Car Free Day sehingga Masyarakat siapapun dapat berpartisipasi dan menorehkan tandatangannya ikut serta mendeklarasikan diri untuk menjadi bagian masyaraat anti hoax.

Kegiatan in diprakarsai oleh Masyarakat Indonesia Anti Hoax, yang dipimpin oleh Septiaji Eko Nugroho. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo sangat mendukung kegiatan dan gerakan masyarakat indonesia yang anti hoax. Oleh karena itu, Menkominfo Bapak Rudiantara, Sekjen Kemkominfo Ibu Farida Dwi Cahyarini, Dirjen Aplikasi Informatika Bapak Semuel A. Pangerapan dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Ibu Rosarita Niken Widiastuti berserta warga Kominfo dan masyarakat telekomunikasi dan informatika lainnya ikut hadir dalam rangkaian kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Tentu rekan-rekan wartawan dan rekan-rekan media, pegiat media sosial serta para tokoh dan kalangan selebriti turut serta dan berkontribusi sangat besar mendorong gerakan anti hoax ini.

Bapak Rudiantara menyampaikankan Pemerintah concern terhadap merebaknya hoax di berbagai media sosial. Pemerintah bukan tidak ingin  dikritik, kritik akan diterima oleh Pemerintah. Tetapi yang terutama adalah bagaimana Indonesia ini memiliki dunia maya yang lebih sehat, lebih bermanfaat, serta berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk saya sendiri selaku menteri. Selanjutnya dari maraknya Hoax di Internet. media sosial maupun layanan aplikasi lainnya, Bapak Rudiantara menambahkan Pemerintah dalam menanggulangi munculnya hoax  di berbagai situs dan media sosial dilakukan penapisan atau pemblokiran, akan tetapi ini merupakan langkah akhir. Keberhasilan Pemerintah bukan karena jumlah banyaknya situs yang telah diblokir akan tetapi bagaimana masyarakat diharapkan bisa menapis sendiri sebelum menyampaikan, mendistribusikan konten itu. Pemerintah bukan senang justru sedih, kenapa situs sedemikian sangat banyak.

Pada kesempatan ini juga diluncurkan situs TURNBACKHOAX.ID oleh gerakan Masyarakat Indonesia Anti Hoax dan Aplikasi mobile TURNBACKHOAX oleh Mastel (Masyarakat Telekomunikasi dan Informatika Indonesia). Dengan Situs dan Aplikasi tersebut kalangan Netizen dapat menyampaikan apapun berita, informasi, meme baik dari media situs atau mediasosial yang isinya HOAX. Masyarakat juga dapat memberikan penjelasan atau bukti-bukti bahwa laporan-laporan HOAX yang ada di TURNBACKHOAX adalah HOAX dengan cara memberikan penjelasan, bukti-bukti hoax nya dan sebagainya. Dengan demikian, masyarakat akan memperoleh informasi yang lebih jelas HOAX nya suatu informasi itu. Saat ini masyarakat sering sulit membedakan apakah suatu informasi itu HOAX atau tidak, juga bagaimana mencari kebenaran atau cek riceknya.

Nah, TURNBACKHOAX.ID dan Aplikasinya ini dpaat menjadi sumber referensi bagaimana HOAXnya suatu Informasi.

Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho mengatakan, kegiatan ini merupakan aksi simpatik untuk mengajak seluruh masyarakat agar peduli dan bersama-sama memerangi persebaran informasi hoax yang marak di media sosial. “Banyak informasi hoax yangviral di media sosial kemudian memicu keributan bahkan merembet menjadi kerusuhan fisik. Hal ini bukan saja menghabiskan energi, namun juga berpotensi mengganggu keamanan nasional,” ujarnya.
Septiaji menambahkan, acara sosialisasi dan deklarasi tersebut bukan hanya dilangsungkan di Jakarta, namun serentak di enam kota.

Lima kota lain yang sukses menggelar acara sosialisasi dan deklarasi anti hoax yaitu Surabaya, Semarang, Solo, Wonosobo, dan Bandung.

“Generasi milenial merupakan yang paling rentan terhadap bahaya hoax, sangat disayangkan kalau Indonesia yang harusnya bisa menikmati bonus demografi di 2030 nanti justru diisi oleh orang-orang yang tidak cerdas dalam bermedia sosial,” tandas Septiaji.

Septiaji mengatakan, deklarasi serentak di enam kota ini merupakan bagian dari program memerangi dan membersihkan media sosial dari informasi hoax, fitnah maupun yang bersifat hasutan. Sejumlah langkah yang telah dilakukan di antaranya merangkul pemimpin maupun tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi duta anti hoax, penandatanganan Piagam Masyarakat Indonesia Anti Hoax, membentuk relawan dan deklarasi relawan anti hoax di daerah, dan berkolaborasi dengan sejumlah komunitas berjejaring maupun lembaga pemerintah, antara lain Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam hal penegakan hukum.

“Kami juga menyiapkan code of conduct berkomunikasi dengan cerdas di media sosial, gerakan literasi media ke masyarakat, roadshow ke institusi pendidikan, seperti kampus, sekolah pesantren, ormas, ulama dan pemuka agama, budayawan dan banyak lagi,” imbuh Septiaji.

Menurut Septiaji, upaya-upaya yang telah dilakukan sejak Penandatanganan Piagam Anti Hoax pada 1 Desember 2016 itu setidaknya sudah membuahkan hasil. Sejumlah tokoh masyarakat saat ini telah bergabung dan menjadi Duta Anti Hoax, di antaranya, intelektual Muslim Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A. dan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Sekretaris Jendral Keuskupan Agung Jakarta Rm V. Adi Prasodjo PR, sineas Nia Dinata, sastrawan Goenawan Mohamad, pegiat sosial Anita Wahid, tokoh anti korupsi Erry Riyana Hardjapamekas, Ekonom Destry Damayanti, Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (ITB) Betti Alisjahbana, praktisi dan pemerhati hukum pidana La Ode Ronald Firman, Nezar Patria dan juga Dewan Pers, serta para pegiat media sosial.

“Saat ini juga sudah terbentuk relawan-relawan anti hoax di beberapa daerah. Berdasarkan pantauan kami, jumlah aduan mengenai berita hoax yang masuk ke situs TurnBackHoax.id sudah mencapai ratusan ribu dalam sebulan terakhir. Ini menandakan gerakan anti hoax sudah mulai berdampak ke masyarakat,” papar Septiaji. 

Nahdlatul Ulama (NU) belum lama ini meluncurkan gerakan melawan hoax dan radikalisme di internet. NU akan melapor ke Kemenkominfo dan Kepolisian jika menemukan situs yang membahayakan. NU juga mengajak masyarakat agar menghindari informasi hoax, yaitu dengan memperbanyak literasi informasi dan menerapkan prinsip tabayun (mengklarifikasi informasi yang diterima).

Sementara itu, Dewan Pers dalam waktu dekat juga akan memberikan barcode untuk media-media yang sudah terverifikasi sehingga memudahkan masyarakat membedakannya dengan media “abal-abal” yang kerap menyebarkan berita hoax.

"Dengan ada barcode-nya, berarti media tersebut trusted (terpercaya), terverifikasi di Dewan Pers. Ini juga bertujuan meminimalisir masyarakat dirugikan oleh pemberitaan hoax," kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

Menurut Yosep, barcode yang akan ditempelkan pada media cetak dan online itu dapat dipindai dengan ponsel yang akan terhubung dengan data Dewan Pers. Dengan memindai barcode tersebut, pembaca bisa mengetahui informasi  mengenai media yang bersangkutan, misalnya alamat redaksi maupun nama pemimpin redaksi.

Barcode ini akan diluncurkan secara bertahap, mulai 9 Februari 2017 yang bertepatan dengan penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Kebijakan Strategis Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Teguh Prasetya mengusulkan agar ada peringatan dalam bentuk pop-up yang muncul pada situs-situs yang rentan terhadap hoax. “Langkah ini perlu dilakukan untuk melengkapi pemblokiran situs yang sudah terbukti melakukan pelanggaran dan juga content filteringyang dilakukan oleh Kemenkominfo,” ujar Teguh.