Fair Treatment; Mulai Berlaku

Fair Treatment; Mulai Berlaku

Batam, Kabarindo- Kementerian Keuangan merupakan salah satu institusi pemerintah terdepan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dijalankan sejak tahun 2007.

Sebagai kelanjutan dari proses tersebut, Kementerian Keuangan berikut unit-unit eselon I di bawahnya, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), terus aktif melaksanakan berbagai upaya perbaikan dalam kerangka Transformasi Kelembagaan.

Salah satu wujud implementasi transformasi kelembagaan di DJBC adalah pemberlakuan fair treatment terhadap para pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai. Fair treatment tersebut dimaksudkan dalam rangka memberikan ruang dan berusaha secara lebih luas kepada pengguna jasa yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan kepabeanan dan cukai sekaligus mempersempit ruang bagi pengguna jasa yang memiliki tingkat kepatuhan rendah atau sering melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Sebagai bagian dari upaya pemberlakuan fair treatment tersebut, DJBC secara rutin melakukan berbagai kegiatan pengawasan yang antara lain berupa kegiatan pengawasan di darat melalui operasi pasar, pengawasan di bandar udara dan kantor pos lalu bea, serta pengawasan di laut melalui patroli laut.

Implikasi dari kegiatan pengawasan, DJBC melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai yang terjadi di wilayah kerja masing-masing unit vertikal DJBC yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Khusus Kepulauan Riau, yang merupakan unit vertikal di lingkungan DJBC, menguasai barang hasil penindakan di wilayah kerja Kanwil DJBC Khusus Kepri Tahun Anggaran 2014-2015 yang telah ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN) melalui surat keputusan Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri. Barang hasil penindakan tersebut berupa 110,575 (seratus sepuluh koma lima tujuh lima) ton beras. Sesuai pasal 13 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.06/2012 tanggal 26 Desember 2012, barang BMN tersebut telah diproses penetapan status penggunaannya untuk Kementerian Perdagangan sebagai “Cadangan Beras Pemerintah” yang nantinya jika diperlukan dapat dipergunakan untuk operasi pasar dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan. Sehubungan dengan kondisi di Kota Batam dan Kabupaten Karimun, pada bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1436 H terjadi lonjakan kebutuhan sembako (khususnya beras) untuk masyarakat tidak mampu sehingga perlu diantisipasi dengan ketersediaan pasokan yang cukup, layak, dan terjangkau, bahkan jika dimungkinkan dapat diberikan secara gratis.

Hal inilah yang melatarbelakangi Penetapan Status Penggunaan Beras Eks-Hasil Penindakan Kanwil DJBC Khusus Kepri kepada Kementerian Perdagangan untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat tidak mampu yang membutuhkan melalui operasi pasar yang dilakukan oleh BULOG.