FSPBUN; Sikapi Arah BUMN Perkebunan Nusantara

FSPBUN; Sikapi Arah BUMN Perkebunan Nusantara

Merdeka Barat, Jakarta, Kabarindo- Dalam upaya mewujudkan Perusahaan Sehat Karyawan Sehat, Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) akhir pekan ini berikan pernyataan sikap kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan.

Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Ketua Umum FSPBUN di Lobby Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

Tuhu Bangun, SP, selaku Ketua Umum FSPBUM mengatakan bahwa sebagai induk organisasi Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN I sampai dengan XIV, memandang penting untuk menyikapi berbagai aspek dalam mengambil tindakan secara komprehensif dan terukur untuk menjalankan kebijakan Pemerintah di bidang Perkebunan untuk mewujudkan cita-cita bersama sebagaimana motto FSPBUM "Perusahaan Sehat Karyawan Sejahtera".

Ketum FSPBUM juga menjelaskan, "perlu diketahui bahwa berdirinya perkebunan di Republik Indonesia ini adalah merupakan asset negara yang harus dikelola dengan baik, dan mempunyai tujuan yang disebut Tridharma Perkebunan, seperti diantaranya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk mengurangi pengangguran rakyat Indonesia, meningkatkan ekonomi kerakyatan diseluruh pelosok Indonesia, dan disamping itu dapat memberikan sebagian keuntungan Perusahaan berupa deviden kepada negara," jelas Tuhu Bangun.

Sehubungan hal tersebut, FSPBUM mendorong pemerintah agar mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemegang saham terkait pemilihan dan pengangkatan jajaran direksi di PT. Perkebunan Nusantara, sehingga dapat tercipta tata kelola perusahaan perkebunan yang berpihak kepada kesejahteraan karyawan perusahaan perkebunan.
"Kami ingin pengelolaan perusahaan perkebunan dan asset negara ini ditangan yang tepat, artinya bisa mengakomodir berbagai kebutuhan dan persoalan karyawan Perkebunan Nusantara yang ada saat ini, sehingga diharapkan dapat memperhatikan berbagai aspek dengan melakukan kajian-kajian secara komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholders di BUMN Perkebunan, ujar Tuhu.

Hal ini mengingat BUMN Perkebunan PTPN I s.d XIV (Persero) bukanlah perusahaan jasa sebagaimana perusahaan BUMN lainnya dengan memperhatikan wilayah kerja, karakteristik dan letak geografis serta komoditi yang berbeda-beda, karena mengingat wilayah kerja karyawan Perkebunan bukan terdapat/berada di wilayah kota masing-masing provinsi.

"Diharapkan para pimpinan dan jajaran direksi, dan pemerintah dapat memperhatikan dan mempertimbangkan pengangkatan direktur keuangan dari ekternal dan juga dapat melakukan serta menjalankan road map yang telah ditetapkan, sehingga dapat tercipta iklim hubungan kerja Industrial yang komprehensif," tegasnya tutup.