DPP-BAHU Nasdem; Dampingi Permohonan Ke MK

DPP-BAHU Nasdem; Dampingi Permohonan Ke MK

MK, Merdeka Barat, Jakarta, Kabarindo- Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Hukum (DPP-BAHU) Partai Nasional Demokrat mengecam proses Pilkada Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah) Tahun 2015 yang diwarnai kecurangan sejak tahapan Pendaftaran Pemilih, Kampanye, Penetapan DPT hingga Pemungutan dan Penghitungan Suara.


Pasangan Calon Ma'mun Amir - Batia Sisilia Hadjar (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang diusung Partai Nasdem, resmi mengajukan PHP Banggai ke MK, dengan No.Reg. 62/PHP-BUP-XIX/2016. Demikian pula Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Sofhian Mile - Sukri Djalumang lakukan upaya sama dalam No Reg. 20/PHP-BUP-XIX/2016.

Raihan perolehan suara terbanyak pertama oleh Herwin Yatim - Mustar Labolo (Paslon Nomor Urut 3) nyata melalui kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Pasangan Calon Nomor Urut 2 temukan bukti dan fakta bahwa kecurangan tersebut adalah hasil kolaborasi yang saling melengkapi antara penyelenggara (Panwas dan KPU Banggai) dengan Paslon Nomor Urut 3.

Modus kecurangan terbesar adalah politik uang (money politic) dan wajib pilih fiktif yang jumlahnya capai puluhan ribu.

Modusnya, Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini merancang jauh hari mekanisme sinterklas yang eksekusinya dilakukan : 1. sejak masa kampanye, melalui Kupon Sembako, dll; 2. Bagi-bagi uang, cash-money melalui Kartu Sahabat Sehati yang ditukar dengan uang cash Rp. 100.000,- s/d Rp. 300.000,- yang merata hampir seluruh wilayah Kabupaten Banggai, dengan honor yang diberikan kepada Distributor pembagi-bagi Uang.

Modus Kedua, adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) fiktif tanpa NIK dan KK, yang dibuktikan nyata dengan adanya selisih jumlah DPT dengan rekap akhir penghitungan suara dalam form DB1-KWK yang jumlahnya mencapai ribuan, yang tersebar di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Banggai.

Mengenai proses Pidana yang tengah berlangsung .

Pelaporan warga ke PANWASLIH soal money politics ini sangat banyak. Ada 3 diantaranya saat ini tengah diproses GAKUMDU (Polisi, Jaksa) setempat, sebagaimana Pemberitahuan Polri No. SP2HP/373/XII/2015/Reskrim, No.SP2HP/372/372/XII/2015 Reskrim dan No.SP2HP/375/XII/2015/Reskrim.

Masyarakat Kabupaten Banggai harapkan proses lidik pidana ini berjalan professional dan transparan, agar mata-hukum dapat terangi ketidakpercayaan publik pada pelaksanaan Pilkada disuatu daerah yang jauh dari prinsip Pilkada Berintegritas. Hukum menyediakan sanksi berat bagi Penyelenggara yang curang, dan diskualifikasi bagi peserta Pilkada yang terbukti membayar-bayar Suara Rakyat dengan Uang dan Barang.