CELGOR Komunitas; Gelar Refleksi Kabinet Kerja Jokowi-Jk

CELGOR Komunitas; Gelar Refleksi Kabinet Kerja Jokowi-Jk

Matraman, Jakarta, Kabarindo- Berbagai opini mengemuka terkait satu tahun sudah pemerintahan Jokowi-Jk.

Dalam acara diskusi yang digelar oleh salah satu komunitas yang menamakan Celgor (Center For Government Reform) di Matraman, Jakarta, memandang bahwa pemerintah Kabinet Kerja Jokowi-Jk dalam perjalanannya sampai akhir tahun 2015 ini masih diperlukan kerja kerja yang optimal, disamping itu sangat dibutuhkan sinergitas dan pelbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemimpin dalam merealisasikan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera dan bermartabat baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Pada acara ini hadir beberapa undangan dan para pembicara yakni diantaranya, pengamat kebijakan publik, Ichsanudin Noorsy, Direktur Eksekutif Energy Watch, Ferdinand Hutahaean.

Para pembicara tersebut mencoba mengulas dan memaparkan terhadap sejauh mana kinerja pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-Jk hingga akhir tahun 2015 ini.

Menarik untuk disimak bahwa penilaian dan apresiasi setiap orang terhadap pemerintahan yang saat ini sedang berlangsung mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Dalam diskusi yang bertajuk kalimat bertanya "Benarkah Kabinet Kerja Jokowi-JK Gagal?", muncul berbagai pendapat seperti halnya apa yang disampaikan Ferdinand Hutahaean, yang mengatakan bahwa pemerintahan Kabinet Kerja saat ini masih dibutuhkan kejelasan kebijakan dan sikap yang final untuk dapat menjalankan roda perekonomian agar terwujud masyarakat yang sejahtera.

"Kebijakan pro rakyat harus terus di kedepankan dan pemerintah harus jeli mana kebijakan untuk kepentingan rakyat atau golongan," ujarnya.
Lanjut Ferdinand mengatakan pemerintah harus hati-hati dalam melihat setiap kepentingan yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan saat ini, seperti persoalan di bidang energi, agar tidak terjadi polemik yang membuat rakyat marah, pungkasnya.

Disamping itu Ichsanuddin Noorsy selaku pengamat kebijakan publik menilai pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-Jk perlu perhatian secara serius terkait suatu kebijakan yang kurang berpihak kepada rakyat, ujarnya. Perihal terkait anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Noorsy mengatakan pemerintah harus jelas dalam penggunaannya, karena sesungguhnya dari pendapatan APBN tiap tahunnya Indonesia kehilangan hingga 30% pendapatannya karena mengalir keluar negeri, terangnya menyikapi hal tersebut.

"Saya sudah katakan dalam setiap pertemuan baik itu tertutup kepada para pimpinan negara maupun saya sampaikan pada publik dan media, agar pemerintah berhati-hati dengan anggaran karena hal tersebut menyangkut kepentingan rakyat dan ekonomi Indonesia, ujar jelas Noorsy.