Bukankah Kami Juga WNI; KPC Melati Bertitah.....!

Bukankah Kami Juga WNI; KPC Melati Bertitah.....!

Jakarta, Kabarindo- Redaksi mendapati update menarik dari Rina Zoet sebagai Ketua Umum KPC Melati dan alumnus program studi kajian gender, school of strategic and global studies UI

Anda pasti sudah tahu dengan pertimbangan untuk lebih memberikan kepastian hukum pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Desember 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Dalam PP itu disebutkan, yang dimaksud Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.

“Orang Asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai,” bunyi Pasal 2 ayat (1) PP ini.

Orang Asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud adalah Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Orang Asing meninggal dunia, menurut PP ini, rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud dapat diwariskan. Ahli waris sebagaimana dimaksud harus mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu KPC Melati melihat kebijakan yang berkenaan ttg pengaturan ttg kepemilikan utk orang asing ttg PP 103 tahun 2015 dan keputusan MK tentang kasus petitum Ike Farida:

1. PP 103 tahun 2015 tidak jauh berbeda dengan kebijakan sebelumnya, PP Nomor 41/1996, hanya lebih ketat karena adanya syarat ijin tinggal KITAS atau KITAP bagi WNA yang ingin memiliki tanah hak pakai. Dan masa kepemilikan lebih lama.
 
2. Kebijakan dengan "kacamata kuda" karena mengatur hak WNI yang menikah dengan WNA diatur di PP ini. Jadi bisa disimpulkan pemerintah melalui PP ini hanya melihat orang asing saja. Namun kebijakan pemerintah tidak melihat WNI yang menikah dengan orang asing (WNA) tidak bisa mempunyai akses apabila tidak mempunyai perjanjian penisahan harta (pasal 3) dalam PP ini.
 
Pasal 3 ayat (1) dan (2) dari PP ini menyebutkan WNI dalam perkawinan campuran dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya dengan syarat mempunyai perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri dalam perkawinan, yang dibuat denga akta notaris/PPAT.

Ketentuan pada PP Nomor 103/2015 pasal 3 bertentangan dengan ketentuan peraturan di atasnya yaitu UUPA Nomor 5 tahun 1960, pasal 9 ayat (2) yang berbunyi, “Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.
 
Maka WNI yang menikah dengan WNA dan tidak mempunyai perjanjian perkawinan, akan berakibat WNI tersebut tidak dapat mengakses hak atas tanah (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan). WNI tersebut hanya bisa mendapatkan hak pakai. Itu berarti, sebagai WNI haknya disamakan dengan WNA. Sedangkan kewajiban sebagai WNI sama.
 
PP Nomor 103/2015 juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjamin setiap warganegara Indonesia “bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (pasal 27 ayat (1)) dan berhak mempunyai hak milik (pasal 28 H ayat (4)).
 
PP Nomor 103/2015 juga digugat dan dipersoalkan oleh Ike Farida dan MK mengabulkan sebagian yaitu pasal 29 UU Perkawinan.

Artinya "Perjanjian pemisahan harta bersama dalam perkawinan" bisa dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung yang sebelumnya hanya bisa dibuat sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan karena menimbang tidak semua pelaku perkawinan campuran mengetahui harus mempunyai perjanjian perkawinan untuk akses hak atas tanah sebagai WNI, dan tidak semua pelaku perkawinan campuran mengetahui bahwa perjanjian perkawinan hanya bisa dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 atau bahkan mungkin mengetahui namun tidak bersedia mempunyai perjanjian perkawinan pemisahan harta.
 
Tujuan dari perjanjian perkawinan dengan pemisahan harta bersama adalah untuk mencegah WNA terhadap akses hak atas tanah karena menikah dengan WNI.

Prakteknya ketika WNI yang menikah dengan WNA membeli tanah, adalah sesuai dengan nama WNI bukan WNA. Namun pemerintah mengkondisikan adanya instrumen tambahan yaitu perjanjian perkawinan atas pemisahan harta bersama dalam perkawinan yang dapat menutup akses hak atas harta bersama dalam perkawinan. 

Sehingga perjanjian perkawinan dapat merugikan untuk perempuan yang tidak mempunyai kemandirian ekonomi apabila terjadi perceraian atau ketika suaminya sebagai pencari nafkah meninggal dunia. Sementara perempuan WNI yang lain melihat perjanjian perkawinan untuk akses hak atas tanah di Indonesia.

"Dalam realitanya, perjanjian perkawinan menempatkan perempuan pada situasi yang dilematis, menjadi pilihan yang sulit antara akses hak atas tanah atau akses hak atas harta bersama dalam perkawinan. Untuk mengatasi situasi dilematis tersebut salah satu solusinya adalah harta yang dipisahkan hanya untuk harta yang tidak bergerak di Indonesia harta yang lainnya masih tetap sebagai bagian harta bersama dalam pembuatan perjanjian perkawinan, " papar Rina Zoet mengakhiri yang saat ini sedang ikut acara Rakernas Kadin bidang UMKM dan rencananya Desember mendatang ke Hanoi presentasi di Thang Long University tentang Kajian Gender.


Bagaimana Menurut Anda.....?