Kementerian Pariwisata Gandeng PT. Bank Tabungan Negara; Dukung Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat

 Kementerian Pariwisata Gandeng PT. Bank Tabungan Negara; Dukung Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat

Jakarta, Kabarindo- Kementerian Pariwisata dengan PT. Bank Tabungan Negara melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama tentang pembiayaan perumahan kepada seluruh PNS yang belum memiliki rumah.

Kerjasama ini merupakan dukungan terhadap terwujudnya pencanangan “Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat”, yaitu salah satu program Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. 

Penandatanganan perjanjian kerjasama ini meliputi acara sebagai berikut, pertama Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Pariwisata,  Arief Yahya dengan Maryono, SE, M.M selaku Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara. Kedua, Penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata, Ukus Kuswara dengan Direktur Mortgage & Consumer Lending PT. Bank Tabungan Negara. Ketiga, Sosialisasi Program KPR PNS BTN di Balairung Soesilo Soedarman Gedung Sapta Pesona, Senin, 29 Juni 2015 dari rilis yang diterima redaksi.

“Rumah sebagai salah satu wujud harkat dan martabat bangsa akan menjadi prioritas percepatan pembangunan nasional. Dengan terpenuhinya kebutuhan rumah yang akan menjadi aset penting bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diantaranya PNS, program ini akan menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkap Menteri Pariwisata, Arief Yahya pada acara penandatangan MoU, pada Senin (29/6).

Tujuan dari kerjasama ini adalah membantu PNS, CPNS, dan Non PNS untuk mendapatkan rumah melalui pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di lingkungan Kementerian Pariwisata. Sehingga pegawai yang belum memiliki rumah di Kementerian Pariwisata dapat memiliki tempat tinggal sendiri dikarenakan masih besarnya jumlah PNS, CPNS dan Non PNS yang belum memiliki rumah sendiri, dengan skema yang disepakati bersama untuk  mendapatkan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang rendah.

Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah dan mewujudkan kota tanpa kumuh diperlukan pembangunan rumah sebanyak 1,2 juta unit per tahun.

Cita-cita ini ditegaskan kembali dalam salah satu Nawa Cita Presiden RI dalam wujud Program Pembangunan Sejuta Rumah untuk Rakyat. Bagi Kementerian Pariwisata program ini merupakan bentuk dukungan terwujudnya kepemilikan perumahan bagi pegawai-pegawai atau keluarga muda yang belum memiliki rumah,

Menurut Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono, dengan fasilitas rendahnya uang muka rumah diyakini bisa meningkatkan daya beli masyarakat. "Sehingga masyarakat, khususnya PNS, akan punya dorongan untuk beli rumah ini," tambahnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (memorandum of undertanding/MoU) ini diharapkan dapat mengatasi jumlah kekurangan perumahan serta membantu PNS dalam mendapatkan rumah dan menyukseskan program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat.

Di masa mendatang, diharapkan dapat diupayakan kerjasama antara Bank BTN dengan Industri pariwisata dalam bentuk  insentif untuk tempat tinggal bagi para pekerja di bidang pariwisata.