KPAI Peringati Hari Anak Nasional 2015; Hadirkan Negara Dalam Melindungi Anak Indonesia

 KPAI Peringati Hari Anak Nasional 2015; Hadirkan Negara Dalam Melindungi Anak Indonesia

Cikini, Jakarta, Kabarindo- Saat Kak Seto bersama Koalisi Anak Madani menyerukan partisipasi pembangunan kembali kantor Komnas PA pasca kebakaran.

Tidak hanya itu usulan untuk pembentukan Satgas Perlindungan Anak sampai di level RT-RW, Kak Seto juga meminta perayaan HAN bisa dilakukan laiknya Agustusan yang marak untuk gelar lomba seni, minat dan bakat anak-anak agar mereka bisa bermain dan bergembira di hari ini.

Redaksi juga mendapati tulisan menarik dari Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dr. Asrorun Ni’am Sholeh MA yang kerap disapa Cak Niam berkenaan HAN 2015 via whatsapp.

Paling tidak menyertai pesan via twitter dari Kepala Negara, Joko Widodo yang mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga dan membuat gembira anak-anaknya di hari ini. Sementara perayaannya akan di gelar 11 Agustus di Istana Bogor menurut WA komisioner Fifi yang diterima redaksi bersama Joko Widodo.

Berikut ini tulisan Cak Niam:

Hari Anak Nasional (HAN) senantiasa diperingati setiap 23 Juli. Penetapan tanggal tersebut dikukuhkan dengan tujuan agar ungkapan sayang yang berbalut kasih bisa sampai kepada darah daging kita. Tentu bukan hanya tanggal itu kasih sayang kita curahkan untuk anak-anak kita, namun lebih pada selebrasi bahwa setiap 23 Juli menjadi momentum indah dalam kehidupan kita bersama anak.

Mengapa disebut selebrasi? Tentunya bukan perayaan mewah yang diharapkan, namun sedikit hari istimewa yang di dalamnya sarat perenungan dengan nilai-nilai edukasi. Kita sebagai orang tua bisa mengajak anak-anak ke panti asuhan pada Hari Anak Nasional seraya berkata kepada mereka, “Nak, lihat mereka yang hidup tanpa orang tua. Bersyukurlah kepada Tuhan, Kita masih berkumpul dalam keluarga yang utuh dan bahagia.”

Kalimat seperti itu akan menjadi secercah ingatan dalam pengembaraan imajinasi anak-anak kita. Kata kuncinya adalah berkumpul, keluarga utuh dan bahagia. Dari tiga kata itu akan terbersit pengakuan dari anak-anak kita, bahwa mereka hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan yang tidak ada hubungannya dengan kalkulasi materi.

Kunjungan sederhana ke panti asuham, pondok pesantren dhuafa, lembaga pemasyarakatan anak dan sejenisnya menjadi wisata perenungan untuk anak-anak kita. Tanamkan dalam diri mereka rasa simpati terhadap kekurangan orang lain, empati terhadap penderitaan orang lain, dan akhirnya bersyukur atas apa yang telah dimiliki oleh diri sendiri dan keluarga. Ini akan menjadi momentum luar biasa dalam perkembangan mereka.

Lalu apa hubungannya dengan negara? Kita mafhum jika perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Jika tercerai, maka pilar-pilar ini tidak akan berjalan. Pilar terakhir adalah negara.  Apa yang disebut negara? Yakni semua elemen yang memiliki kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan konstitusi yang telah disepakati bersama.

Keluarga sebagai komunitas sosial terkecil akan menjadi penentu seperti apa wajah bangsa dan negara. Jika setiap orang tua mampu memberikan perlindungan terhadap anak-anak mereka, maka tugas negara akan semakin mudah. Namun, realita tidak melulu sejalan dengan idealita. Oleh sebab itu, negara memiliki perangkat yang bertugas memaksakan kehendak agar perlindungan anak benar-benar tegak sesuai konstitusi.

Keterlibatan negara ini menjadi penting karena faktanya semakin kemari kasus kekerasan terhadap anak semakin mendaki.  Dari sembilan klaster pengaduan KPAI, anak berhadapan dengan hukum (ABH) menempati posisi tertinggi. Hingga April 2015, ada 6.006 kasus ABH, yang diikuti dengan kasus pengasuhan mencapai 3.160 kasus, pendidikan mencapai 1.764 kasus, kesehatan dan NAPZA 1.366 kasus dan cybercrime/pornografi mencapai 1.032 kasus.

Kasus pengasuhan menjadi masalah serius seiring dg meningkatnya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian dan rebutan kuasa asuh. Akibatnya anak menjadi korban, baik rebutan kuasa asuh, penelantaran, hingga kekerasan. Tren pengaduan kasus anak yg dilaporkan ke KPAI dari tahun ke tahun terus meningkat, baik jumlah maupun jenis pengaduannya. Ini menunjukkan belum optimalnya negara hadir menjamin perlindungan anak. Negara perlu hadir total untuk lebih memperhatikan perlindungan anak. Penegakan hukum harus tegas untuk mencegah terjadinya kasus yang berulang.

Dengan jumlah anak yang mencapai sepertiga penduduk, pemihakan negara harus jelas terhadap anak-anak Indonesia. Keberpihakan negara itu bisa diwujudkan pada pembangunan kebijakan yg ramah anak, kebijakan penganggaran, hingga  pada  penyelesaian kasus-kasus kontemporer, seperti kasus hukum atas pelanggaran hak anak pembunuhan A di Bali, pemaksaan pendidikan agama yg tidak sesuai ajaran agama di beberpa sekolah di berbagai kota,  penculikan anak, penelantaran anak hingga yang terbaru jaminan perlindungan anak pada kasus penyerangan tempat ibadah di Tolikara, Papua. Jika kasus-kasus tersebut tuntas, maka itu menjadi bukti negara hadir untuk memberi perlindungan terhadap anak.

Data dari mitra KPAI di TKP, warga yang tempat tinggalnya terbakar, saat ini masih berada di pengungsian. Tercatat 243 jiwa berada di pengungsian, dan diantaranya 100 adalah balita. Jumlah pengungsi yang banyak mengakibatkan bahan makanan menipis.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hadir di tengah masyarakat untuk memastikan fungsi-fungsi negara dan masyarakat hadir dalam menjamin perlindungan anak. Sebagai lembaga negara independen dengan fungsu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, KPAI bertugas sebagai "anjing penjaga" (Watch dog) agar pemerintah terus konsisten menjalankan tugasnya dalam menjamin pemenuhan hak dasar anak n melindunginya dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi

KPAI tentu tidak sendiri, karena penegakan hukum membutuhkan aparat hukum. Kepolisian telah membentuk Unit Pelayanan Perempuan & Anak (PPA). Dinas Sosial dan Lembaga Kehakiman memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Bahkan, begitu istimewanya perhatian negara terhadap anak, disahkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 tahun 2012. Semangatnya adalah mengutamakan pendekatan keadilan restoratif bagi anak yang terpapar tindak pidana kejahatan.

Artinya, anak dipandang sebagai korban kejahatan yang harus dipulihkan dan direstorasi sebagaimana dia lahir pertama kali. Bukan kah setiap anak yang lahir ke dunia ini dalah keadaan fitrah dan suci? Bukan hanya restorasi, sistem peradilan anak mewajibkan diversi kepada mereka yang telah divonis di bawah hukuman tujuh tahun dan bukan pengulangan kasus yang sama. Betapa anak menjadi sosok yang istimewa di negara ini bukan?

Cara pandang ini tidak lepas dari totalitas kehadiran negara untuk memberi perlindungan terhadap anak.  Negara memiliki kepentingan karena masa depan kita ada di tangan mereka.  Keberpihakan negara itu bisa diwujudkan pada pembangunan kebijakan yg ramah anak, penganggaran di lembaga-lembaga terkait yang lebih baik hingga  pada  penyelesaian kasus-kasus kontemporer, seperti kasus hukum atas pelanggaran hak anak pembunuhan E di Bali, pemaksaan pendidikan agama yang tidak sesuai ajaran agama di beberapa sekolah di berbagai kota,  penculikan anak, penelantaran anak hingga yang terbaru jaminan perlindungan anak pada kasus penyerangan tempat ibadah di Tolikara, Papua.

Sekelumit duka memang mengiringi peluh dan mungkin darah dalam memperjuangkan anak-anak kita ke arah lebih baik. Namun itu bukan menjadi alasan untuk mundur apalagi menyerah. Kita bangkit bersama untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa mendatang.

Mulailah dengan mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai kebaikan universal. Ajari mereka bahwa kehidupan di masa mendatang lebih menantang dibanding saat ini.

Selamat Hari Anak Nasional!