Indonesia Terlibat Komisi Dunia; Sri Mulyani Eksis

 Indonesia Terlibat Komisi Dunia; Sri Mulyani Eksis

Jakarta, Kabarindo- Program Ekonomi Iklim Baru (New Climate Economy) dipimpin oleh mantan Presiden Meksiko Felipe Calderon dan terdiri dari para pemimpin pemerintahan, bisnis, dan keuangan dari 14 negara.

Chief Operating Officer Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati bergabung dalam Komisi Dunia yang baru ini.

Seiring menguatnya bukti-bukti keterlibatan manusia dalam perubahan iklim,  hari ini diluncurkan sebuah Komisi Dunia yang baru, dengan tujuan untuk membantu melakukan analisis biaya dan manfaat setiap tindakan terhadap perubahan iklim. Komisi Dunia untuk Ekonomi dan Iklim atau The Global Commission on Economy and Climate, demikian nama komisi ini, terdiri dari para kepala pemerintahan, keuangan dan bisnis dari 14 negara, yang  dipimpin oleh mantan Presiden Meksiko Felipe Calderon.

Selain Presiden Calderon, anggota komisi yang bergabung dalam kapasitas pribadi adalah: Sri Mulyani Indrawati, Chief Operating Officer Bank Dunia, Ingrid Bonde, CFO dan Wakil CEO Vattenfall , Sharan Burrow, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Internasional, Helen Clark, Kepala Program Pembangunan PBB dan mantan Perdana Menteri Selandia Baru, Luisa Diogo, mantan Perdana Menteri Mozambik, S.(Kris) Gopalakrishnan, Wakil-Ketua Eksekutif Infosys dan Presiden Konfederasi Industri India, , Ricardo Lagos, mantan Presiden Chile, Trevor Manuel, Menteri Perencanaan dan Mantan Menteri Keuangan Afrika Selatan, Takehiko Nakao, Presiden Bank Pembangunan Asia, Paul Polman, CEO Unilever, Nemat Shafik, Deputy Managing Director IMF (Penasehat), Nick Stern, Profesor di London School of Economics, dan Zhu Levin, CEO China International Capital Corporation.

"Dampak perubahan  iklim dan pemanasan global telah terbukti jelas, tetapi analisis ekonomi belum menjadi pertimbangan yang memadai untuk mengantisipasi meningkatnya risiko perubahan iklim atau analisis keuntungan yang dapat diperoleh dari tindakan terhadap perubahan iklim,” demikian pernyataan  Filipe Calderon. 

Ia melanjutkan,”Kita harus segera mengidentifikasi bagaimana kita mampu mencapai pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dan pada saat bersamaan juga mengurangi emisi dan mengatasi perubahan iklim . "

Komisi juga meluncurkan program New Climate Economy (Arah Baru Ekonomi Iklim), yang  menyatukan para ahli ekonomi terkemuka di dunia untuk mengkaji bagaimana kinerja ekonomi yang lebih kuat dapat didukung oleh kebijakan iklim yang baik.  Program ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap perdebatan global tentang kebijakan ekonomi, dan membantu pemerintah, sektor bisnis serta investasi, untuk mengambilan keputusan.

Komisi Dunia untuk Ekonomi dan Iklim adalah sebuah inisiatif independen yang dibentuk oleh kelompok tujuh negara, yaitu Indonesia, Kolombia, Ethiopia, Korea, Norwegia, Swedia dan Inggris. Komisi ini akan didukung oleh kemitraan lembaga-lembaga riset dari dari enam benua yang akan melakukan berbagai analisis yang dibutuhkan.

Lembaga penelitian yang bergaung  dalam kemitraan ini antara lain:  Climate Policy Initiative, Ethiopian Development Research Institute, Global Green Growth Institute, Indian Council for Research on International Economic Relations, Stockholm Environment Institute, Tsinghua University, and World Resources Institute.

Hasil analisis tersebut akan dikaji oleh sebuah Dewan Penasehat yang terdiri dari para ekonom terkemuka dunia, termasuk pemenang Hadiah Nobel Daniel Kahneman.

"Pada saat pemerintah di seluruh dunia berjuang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses rakyatnya terhadap  energi, dan meningkatkan keamanan pangan,  maka penting untuk memahami dengan benar seluruh biaya dan manfaat dari  kebijakan yang terkait iklim," kata Lord Nicholas Stern, Wakil Ketua Komisi dan penulis Stern Review 2006." Ini bukan tentang bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi saja atau menanggulangi pemanasan global saja. Ini tentang melakukan keduanya," katanya.

Program ini akan terlibat langsung dengan para pengambil keputusan kunci yang terdiri dari para menteri keuangan, para pengusaha dan pebisnis dunia dan investor, termasuk lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF.  Komisi juga mengundang kalangan akademis, bisnis, dan lembaga lain,  untuk memberikan kontribusinya.

Program New Climate Economy akan menerbitkan analisis yang komprehensif pada bulan September 2014, satu tahun  sebelum puncak  negosiasi untuk perjanjian iklim internasional yang baru di Paris pada 2015. Komisi  akan menyampaikan temuan-temuan dan rekomendasi langsung kepada kepala pemerintahan, para menteri ekonomi dan keuangan, pemimpin bisnis dan investor dari seluruh dunia.