Indonesia Gandeng Uni Eropa; Sepakat Tingkatkan Dialog Kerja Sama Perdagangan

  Indonesia Gandeng Uni Eropa; Sepakat Tingkatkan Dialog Kerja Sama Perdagangan

Jakarta, Kabarindo– Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo dan Wakil Kepala Unit C2 Direktorat Jenderal Perdagangan – Asia Selatan dan Tenggara, Australia, dan Selandia Baru.

Ada juga Komisi Eropa dalam pertemuan Kelompok Kerja Perdagangan dan Investasi yang ke-6, pada 20 Maret 2014 lalu, di markas Komisi Uni Eropa, Brussels, sepakat untuk meningkatkan kinerja perdagangan melalui peningkatan dialog antara pemerintah dan swasta secara lebih intensif.

Pada pertemuan ke-6 Kelompok Kerja Perdagangan dan Investasi tersebut dibahas isu yang menjadi kepentingan masing-masing pihak di bidang perdagangan dan investasi. Dalam hal ini, Indonesia sangat menekankan agar Uni Eropa dapat menerapkan kebijakan yang lebih terbuka, adil, transparan, dan tidak diskriminatif terutama terhadap produk ekspor unggulan utama Indonesia ke Uni Eropa, seperti minyak kelapa sawit.

“Indonesia menekankan bahwa minyak kelapa sawit dan turunannya bagi Indonesia adalah seperti Boeing bagi Uni Eropa. Namun peran kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia jauh lebih mendasar, karena tidak saja menjadi sumber pendapatan devisa negara terbesar, tetapi juga memberikan lapangan kerja kepada hampir 5 juta jiwa, dan memainkan peran dalam pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan,” ungkap Dirjen KPI.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menekankan bahwa isu sustainability seharusnya diterapkan pada semua vegetable oils dan bukan hanya pada minyak kepala sawit. Indonesia juga mengusulkan agar dilakukan sinkronisasi dua sistem yang masing-masing digunakan Uni Eropa dan Indonesia dalam mendorong pengelolaan kepala sawit secara berkelanjutan, yakni Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) di Uni Eropa dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang digunakan Indonesia. “Kita perlu lebih agresif untuk menempatkan minyak kelapa sawit sebagai produk yang diterima oleh masyarakat Uni Eropa seperti halnya minyak nabati lain, dan ini tentu memerlukan proses panjang dan berkesinambungan. Memadukan RSPO dan ISPO adalah satu kemungkinan ke arah ini,” imbuh Direktur Iman.

Delegasi Indonesia dan delegasi Komisi Uni Eropa juga membahas kemungkinan kerja sama untuk meningkatkan kemampuan Indonesia memenuhi berbagai standar yang diberlakukan di Uni Eropa, seperti REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals), PEF (Product Environment Footprint), serta Fish Labelling. “Untuk mendorong kerja sama kedua pihak, Indonesia mengusulkan agar tiga sub-working group yang ada direaktivasi agar dapat berfungsi lebih aktif. Ketiga sub-working group tersebut adalah Sub-Working Group on Sanitary and Phytosanitary, Sub-Working Group on Pharmaceuticals and Cosmetics, dan Sub-Working Group on Industry and Environment,” pungkas Iman.

Sebaliknya, pihak Uni Eropa mengharapkan agar Indonesia dapat meningkatkan transparansi atas berbagai peraturan perdagangan dan investasi yang ada sehingga pelaku usaha dapat
mengembangkan kegiatan bisnisnya di Indonesia secara lebih mudah, murah, dan cepat.

Delegasi Uni Eropa juga berharap agar Daftar Negatif Investasi yang sedang diperbaharui pemerintah dapat lebih membuka kesempatan pelaku bisnis Uni Eropa untuk menanamkan modalnya di Indonesia.