PT Timah & Tiga BUMD; Siap Garap Koba Tin

Kontributor : Teks: Selvianna Carolusia / Foto2: Ist

Berkolaborasi Untuk Membangun

Jakarta, Kabarindo- PT Timah dan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) siap mengelola ladang timah di Bangka, Belitung apabila pemerintah tidak memperpanjang kontrak PT Koba Tin.

Corporate Secretary PT Timah, Agung Nugroho, mengatakan kesepakatan dengan tiga BUMD itu tertuang dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dibuat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah, Pemkab Bangka Selatan dan Pemerintah Kota Bangka Belitung.

"MoU ini dibuat sebelum ada perpanjangan sementara kontrak Koba Tin. PT Timah nantinya sebagai pemegang saham mayoritas," kata Agung di Jakarta, Minggu (28/07) seperti dilansir dari laman beritasatu.

Agung menjelaskan pembahasan mengenai besaran porsi saham masih menunggu keputusan pemerintah mengenai nasib Koba Tin. Apabila pemerintah tidak memperpanjang kontrak tersebut maka segera dilakukan pembahasan tersebut.

Dikatakannya, pemerintah menawarkan opsi mengenai nasib Koba Tin yakni apabila kontrak diperpanjang maka Malaysia Smelting Corporation (MSC) Berhad tidak lagi menjadi mayoritas. Kepemilikan saham terbesar akan dipegang oleh Timah. Namun menurutnya, lebih baik pemerintah tidak memperpanjang kontrak tersebut lantaran selama ini kerjasama MSC dan Timah tidak berjalan dengan baik.

"Kalau kerjasama dengan pihak yang kurang etis agak mikir juga. Kenapa mesti diperpanjang? Kami rugi terus," ujarnya.

Menurut Agung, Koba Tin hanya memberikan deviden pada 2008 dan 2010 saja yang masing-masing sebesar US$ 3,26 juta dan USD 4 juta. Sedangkan pada 2009, Koba Tin mengalami kerugian mencapai USD 6,08 juta. Kerugian ini kembali terjadi pada 2011 dan 2012 dengan nilai sebesar USD 6,29 juta dan USD 6 juta.

Dia mengungkapkan kerugian yang dialami Koba Tin, ditanggung juga oleh Timah. Tahun 2012 misalnya, dari nilai kerugian sebesar USD 6 juta, Timah menanggung sekitar USD 1,5 juta.

"Kami tidak mendapat penjelasan detail mengenai kerugian. Bahkan kami telah menyampaikan keberatan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua tim independen evaluasi Koba Tin, Thabrani Alwie mengatakan hasil evaluasi sudah diserahkan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Evaluasi menyeluruh itu termasuk mengenai aset yang dimiliki serta kondisi finansial Koba Tin selama beroperasi. Namun dia enggan membeberkan rekomendasi yang disampaikan lantaran masih dikaji oleh Menteri.

"Saya sudah menyerahkan hasil evaluasi ke pak Menteri. Dalam waktu dekat ini segera diputuskan," katanya.

Thabrani menjelaskan wilayah kerja pertambangan (WKP) Koba Tin akan menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) jika pemerintah memutuskan tidak memperpanjang kontrak. Apabila WKP ini dianggap penting maka pemerintah menyerahkan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau ke BUMD atau ke pihak swasta.

"Ada mekanisme lelang apabila pihak swasta saja yang bersedia mengelola," ujarnya.

Namun apabila pemerintah memperpanjang kontrak maka Thabrani menuturkan, porsi kepemilikan saham mayoritas tidak lagi dimiliki MSC. Pihak MSC pun telah mengajukan proposal kepada pemerintah yang berisi kesediaan mengurangi kepemilikan saham di Koba Tin, tidak lebih dari 25 persen. Proposal itu diajukan ketika proses evaluasi kontrak dilakukan.

"Kalau kontrak diperpanjang, dia (MSC) harus menjual sahamnya. Harga jual saham nantinya B to B (Bussiness To Business)," ujarnya.

Lebih lanjut Thabrani mengatakan kontrak karya Koba Tin tidak lagi disebut kontrak karya melainkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara maka luas wilayah yang dimiliki pemegang IUP menjadi 25 ribu hektar.

Luas wilayah Koba Tim mencapai 41,3 ribu hektar yang terletak di kabupaten Bangka Tengah dan kabupaten Bangka Selatan. Menurutnya luas wilayah Koba Tin bisa lebih dari 25 ribu hektar namun tergantung rencana kerja jangka panjang.

Kontrak Karya Koba Tin ditandatangani pada 16 Oktober 1971. Kontrak ini diperpanjang pada 6 September 2000 dan berlaku hingga 31 Maret 2013. Pemerintah memperpanjang sementara kontrak selama tiga bulan untuk melakukan evaluasi yang berakhir pada akhir Juni kemarin seperti dilansir dari laman beritasatu.

Selama tiga bulan melakukan evaluasi, tim independen telah menemui para pemegang saham Koba Tin yakni MSC Berhad yang memiliki 75 persen serta Timah yang memiliki 25 persen saham. Selain itu, tim juga pergi ke Bangka, Belitung melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat.

















Berita Lainnya
Agus Salim 'The Grand Old Man'; Dilayarlebarkan

Pavillon Petogogan, Kebayoran, Jakarta, Kabarindo- Anda tentu sudah mengenal baik sosok pahlawan fenomenal, cerdas, humanis Hadji Agus Salim -1884-1954 ?

Yah, anak Minang yang berjuluk 'The


250 Perempuan Dari 27 Provinsi Di Indonesia; Ikut Hibah Cipta Media Ekspresi


Jakarta, Kabarindo- Satu bulan menjelang tutup pendaftaran, Cipta Media Ekspresi - hibah untuk perempuan pelaku kebudayaan di segala bidang seni - telah menerima lebih dari 250


Donasi TopDonasi100 TokoPedia; Makin Diminati

JAKARTA, Kabarindo– Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB Foundation) bekerja sama dengan Tokopedia melakukan penyerahan donasi Rp100 yang dihimpun dari Toppers (pengguna Tokopedia) kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak


ZALORA; Giatkan KAMPANYE "OWN NOW"

Jakarta, Kabarindo- ZALORA, destinasi fashion online terbesar di Asia, kembali meluncurkan kampanye terintegrasi di 6 negaranya.

Kampanye ini menempatkan fokus pada ZALORA sebagai fashion enthusiast